Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025;
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan
daerah kapubaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2014;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka
peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini
dan isu strategis di bidang pariwisata;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 ;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2018 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 ;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 1,2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4),Pasal 5, Pasal 7 ,Pasal 10, Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16
A dan Pasal 16 B ,Pasal 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37, 38, 39, 40, 41, 42 diubah ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Jumlah Halaman: 33 HLM, Penjelasan: 6 HLM
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LEMBARANDAERAHKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN WISATA BUDAYA PULAU PENYENGAT
ABSTRAK:
bahwa Pulau Penyengat sebagai salah satu kawasan cagar budaya memiliki jejak warisan sejarah budaya masa lampau yang perlu dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan melalui pengelolaan wisata budaya secara optimal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan RiauNomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan RiauNomor 7 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Usaha Parawisata
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi
pariwisata, dipandang perlu melakukan upaya pembinaan
dan pengelolaan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat; bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan
difokuskan pada pengembangan usaha pariwisata,
sehingga perlu adanya pelibatan swasta dan masyarakat
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
memperhatikan kondisi sosial budaya;
bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha pariwisata
dan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pembinaan
usaha pariwisata untuk pengawasan dan pengendalian
terhadap usaha pariwisata, obyek wisata, dan pelibatan
masyarakat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPAJ94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pariwisata; Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar.
PEMBINAAN USAHA PARAWISATA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
20 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan kepariwisataan, pembangunan destinasi pariwisata kabupaten, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
78 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PERFILMAN JAWA TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
