Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017
ABSTRAK:
Dalam Rangka Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Sebagai Penjabaran Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Telah Ditetapkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Dimaksud Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 Terdapat Perubahan Kerangka Pendanaan Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Sehingga Perlu Ditetapkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 39 Tahun 2006, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2005, Perda No. 4 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2013, Perda No. 3 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Perubahan Pasal 4 tentang Perubahan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Perubahan Pasal 4 tentang Perubahan RKPD.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019
ABSTRAK:
a
. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 yang dalam perkembangannya mengalami perkembangan dan perubahan kebijakan, khususnya kebijakan pendapatan dan belanja
, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan melalui penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019; b
. bahwa Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menjawab perkembangan tuntutan
-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang s
i
fatnya strategis dalarn rangka percepatan pembangunan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Kabupaten Muna; c
. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah
, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah
, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a
, huruf b
, dan huruf c
, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
; 6. Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005
-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
; 9
. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10
. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 t
entang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
; 11
. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 t
entang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
ia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega
ra Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
, Tata Cara Penyusunan
, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617); 14
. Peraturan Pemerintah Nomor 7
1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerin
t
ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .
.. ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 t
entang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indones
ia Tahun 2011 Nomor 59)
; 16
. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
; 17
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t
entang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 6322); 20
. Peraturan Presiden Nomor 2 T
ahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Me
nengah Nasional Tahun 2015-2019; 21. Peraturan Menteri Dalam N
egeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
; 22
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
; 23
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 25
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013
-
2018
; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Muna Nomor 8); 30
. Peraturan Bupati Muna Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019.
Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
- Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- Sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 2 Tahun 2018;
- PP No. 12 Tahun 2019;
- PP No. 2 Tahun 2015;
- PP No. 1 Tahun 2017;
- PP No. 59 Tahun 2017;
- PP No. 72 Tahun 2018;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 22 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 45 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa SelatanTahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
5 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintan No. 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendekatan Dan Dasar Penyusunan RKA; Standar Biaya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 17 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
ABSTRAK:
Sehubungan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 343 Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka rencana kerja pemerintah daerah kota pematangsiantar tahun 2020 perlu dilakukan perubahan, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UUD Darurat No. 8 Tahun 1956 , UU No. 28 tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU no. 15 Tahun 2004, UU no. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU. 26 tahun 2007, UU No. 14 tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 15 tahun 1986, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 8 Tahun 2008, PP no. 26 tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 54 tahun 2010, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 40 Tahun 2020, Perda Provinsi Sumut No. 12 Tahun 2008, Perda Provinsi Sumut No. 2 Tahun 2017, Perda Provinsi Sumut No. 5 Tahun 2019, Perda Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2012, Perda Kota Pematangsiantar No. 8 Tahun 2012, Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2013, Perda Kota Pematangsiantar No. 1 Tahun 2017, Perda Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2019, Perwali Kota Pematangsiantar No. 2 tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 3 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 5 tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 2017, Perwali Kota Pematangsiantar No. 28 tahun 2019.
Dalam Perwali ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
186
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007;Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2006
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2011 menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati dan sebagai landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2013
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2013 - PERUBAHAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Perbup Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PMK No. 19/PMK.07/2013; PMK No. 23/PMK.07/2013; PMK No. 35/PMK.07/2013; PMK No. 41/PMK.07/2013; PMK No. 42/PMK.07/2013; PMK No. 44/PMK.07/2013; PERGUB No. 33 Tahun 2013; PERGUB No. 35 Tahun 2013; PERGUB No. 41 Tahun 2013; PERDA No. 01 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2012; PERDA No. 10 Tahun 2012; PERDA No. 11 Tahun 2012; PERBUP No. 23 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2013.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2018
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKPD Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Perbup No. 30 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2017; PERDA No. 14 Tahun 2008; PERDA No. 9 Tahun 2014; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERBUP No. 30 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
