Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerja dengan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperluhkan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No.40 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP No.14 Tahun 1993, PP No.85 tahun 2013, Perpres No.109 Tahun 2013, Permenaker No.44 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan Tujuan; Sasaran; Ruang Lingkup; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan hari Tua; Jaminan Pensiun; Kepesertaan; Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Program Kerja dan Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Bagi Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang jaminan sosial tenaga kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting.
ABSTRAK:
bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu
pengaturan pelaksanaaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka sampai dengan tingkat desa. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sumber daya manusia
yang berdaya saing maka perlu dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka. Bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan kolaboratif dengan mengedepankan
sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran, Kegiatan, Strategi Pendekatan, Tanggung Jawab Dan Peran Pemerintah Daerah, Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting, Pembiayaan Dan Skema Insentif Daerah, Rencana Penurunan Stunting, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 56 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Struktur Organisasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dengan dengan Daerah dan Pasal 4 Peraturan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang maka Pembentukan dan Susunan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 3. TUGAS DAN FUNGSI 4. TATA KERJA 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam perwujudannya diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah; bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, dengan menetapkan kawasan tanpa rokok; bahwa dalam rangka penyelenggaraan kawasan tanpa rokok, perlu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan Kawasan Tanpa Rokok
Bab III Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok
Bab IV Ruangan Atau Tempat Khusus Untuk Merokok (Smoking Area)
Bab V Tanda/Peringatan Dilarang Merokok
Bab VI Peran Serta Masyarakat
Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, di Sekolah, di tempat-tempat Umum, di tempat Kerja dan Institusi Kesehatan yang merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/ XI/2011; Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Indikator Dan Tatanan PHBS; Penerapan PHBS; Hak Dan Kewajiban; Pembinaan; Pengawasan Dan Pengendalian; Peran Masyarakat; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian perizinan pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan optimal maka perlu menata kembali perubahan ketentuan mengenai perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomar 7 Tahun 2008 tentang PetunJuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomar 14 Tabun 1998; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomoti 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomo~ 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomo~ 8 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf i dan huruf m, penambahan Pasal 4 huruf h dan huruf i, perubahan Pasal 5 huruf b, penghapusan Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf k, perubahan pada Pasal 6 huruf e, penghapusan Pasal 8 ayat (6), perubahan Paragraf 8Pasal 16 huruf a angka 7, huruf e, perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 19A, 19B, 19C, penghapusan Pasal 23, penyisipan Pasal 25A, pAsal 25B dan Pasal 25C, perubahan Pasal 26, penambahan Pasal 42 ayat (1) huruf e dan penyisipan Pasal 42A, perubahan Pasal 43 ayat (1), perubahan Pasal 44, penghapusan Pasal 48 ayat (4), perubahan Pasal 49 ayat (1), ayat (3) huruf a, penghapusan huruf b, huruf c dan huruf e, penambahan huruf h, perubahan Paragraf 2, penghapusan Paragraf 1 dan Paragaraf 2, perubahan Pasal 70.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2008 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya masyarakat miskin/tidak mampu, para warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta gelandangan dan warga lainnya yang masih belum terakomodir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat Amuntai, maka untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara, perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 903/MENKES/PER/V/2011; Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 8 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan beberapa perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 7, penambahan Pasal 7a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD 2014/56 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 56 Tahun 2022
perubahan - atas - peraturan - bupati - ciamis - nomor - 3 - tahun - 2021 - tentang - pedoman - pembiayaan - jaminan - kesehatan - di - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2022/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021, dalam rangka peningkatan pelayanan penambahan dan penghapusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis telah terintegrasi dan menggunakan Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (Si KISMIS), perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021.
Peningkatan pelayanan penambahan dan penghapusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis telah terintegrasi dan menggunakan Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (Si KISMIS) dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021tentang pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
6 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
