Peraturan Menteri Perhubungan NO. 54, BN.2013/No.662, jdih.dephub.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak yang berbasis kas menuju akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran, pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggal
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
SR.14O/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.14O/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR. 13O/11/2013; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts /0T.160/7/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Bab V Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2013
uraian - tugas - jabatan - struktural - pada - dinas - pendapatan - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2013/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 007; PP No. 41 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2013 No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2013, sebagai landasan Operasional
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Untj.ang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah un 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu n 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 11; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggu ng Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Ka bu paten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menunjukkan penambahan pendapatan sebesar Rp47.665.468.000,00 dan penambahan belanja sebesar Rp72.994.510.163,00, menghasilkan defisit setelah perubahan sebesar Rp136.329.042.163,00. Pembiayaan neto setelah perubahan mencapai Rp136.329.042.163,00, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut setelah perubahan sebesar Rp0,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahma dafam rangka: meningkatkan kefancaran
pry Wpm &trim 14
afisi Fainting Pray Kota
Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil
guna seeara maksimaf, dipandang perfu adanya urafan
togas Kdpala gAttiari, gekretarls, Kepala alciarig; Kepala
Sub Bagian, elan Kepala Seksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksuel data m- hwrtt€a paIlti menstapkan: &Ivan,
Pera1;utan Watifasta tema,ng Uraian: Tuggs:Kepala
Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan: Kepala geksi pada gatuan Polisi PanfOng Praia Kota
Battarbsartx,
Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota Tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 54 Tahun 2013
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2013/NO.445
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Bagian Kesepuluh Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupari Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.91 Tahun 2010; Perda Kab.Boalemo No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.9 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pemungutan pbb-p2, pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pbb-p2, penetapan, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penagihan, pelayanan, pembetulan dan pembatalan, pengurangan ketetapan pajak terutang, pengahpusan atau pengurangan sanksi administratif, keneratan dan banding, tata cara pemeriksaan pbb-p2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.65 Tahun 2005, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RI.
UU No.7 tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.6 Tahun 2007; Perda Kota Lubuklinggau No.4 Tahun 2008; Perwali Lubuklinggau No.54 Tahun 2008.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan, Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; Wewenang Penetapan; Pengorganisasin; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pengembangan Kapasitas serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2013.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
