Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota ManadoTahun 2023 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan usaha perjalanan wisata angkutan laut memiliki peran penting dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Daerah; b. bahwa usaha perjalanan wisata angkutan laut merupakan salah satu komponen penting dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra Pariwisata; c. bahwa dalam rangka penerbitan dan peningkatan kualitas usaha perjalanan wisata angkutan laut perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mencapai hasil guna dan daya guna dalam pengembangan usaha perjalanan wisata angkutan laut di Wilayah Kota Manado; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENPAREKRAF No. 4 Tahun 2021.
Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2023
STANDAR - HARGA - SATUAN - BARANG - DAN - JASA - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, PERUBAHAN STANDAR HARGA, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Pekalongan No. 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
PERWALI Kota Pekalongan No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
PERWALI Kota Pekalongan No. 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
Mencabut
Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ketentuan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/ jasa kebutuhan pemerintah kota pekalongan yang terdiri atas ketentuan umum, rincian standarisasi, pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 dicabut.
87 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2023 Nomor 300
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi yang Lelah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kata Serang melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, perlu disusun mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kata Serang.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Kerja Bab III Proses Bisnis Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota ini mencabut Perwal No. 108 Tahun 2021; Perwal No. 109 Tahun 2021; Perwal No. 110 Tahun 2021; Perwal No. 111 Tahun 2021; Perwal No. 112 Tahun 2021; Perwal No. 113 Tahun 2021; Perwal No. 114 Tahun 2021; Perwal No. 115 Tahun 2021; Perwal No. 116 Tahun 2021; Perwal No. 117 Tahun 2021; Perwal No. 118 Tahun 20; Perwal No. 119 Tahun 2021; Perwal No. 120 Tahun 2021; Perwal No. 121 Tahun 2021; Perwal No. 123 Tahun 2021; Perwal No. 124 Tahun 2021; Perwal No. 125 Tahun 20; Perwal No. 126 Tahun 2021; Perwal No. 127 Tahun 2021; Perwal No. 128 Tahun 2021; Perwal No. 129 Tahun 2021; Perwal No. 130 Tahun 2021; Perwal No. 131 Tahun 2021
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 23 Tahun 2022
TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022; bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022
Pencairan dana ADD dilakukan empat kali (Per Triwulan) dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut:
a. Pencairan triwulan ke I (Kesatu) paling cepat minggu pertama bulan april.
b. Pencairan triwulan ke II (Kedua) paling cepat minggu pertama bulan Juli.
c. Pencairan triwulan ke III (Ketiga) paling cepat minggu pertama bulan Oktober.
d. Pencairan triwulan ke IV (Keempat) paling cepat minggu pertama bulan Desember dan paling lambat minggu terakhir bulan desember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2011
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011/No. 164
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat, memiliki peran yang
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah harus
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat ; bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu
menetapkan Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
59 hal
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 23, BN 2016 (2067): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu melakukan pengembangan dan penyempurnaan program pelatihan. Bahwa hasil pengembangan dan penyempurnaan
terhadap program pendidikan dan pelatihan, dalam pelaksanaannya secara nasional memerlukan persiapan berbagai sumber daya pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 57 Tahun 2012; Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013; dan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015.
Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan.
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanggulangan Corono Virus Disease 2019 (Covide-19)
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi, diperlukan upaya penanggulangan COVID-19 yang menyeluruh dan berkesinambungan guna pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19. Bahwa pelaksanaan penanggulangan COVID-19 membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 4 tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2021; Permenkes Nomor 82 Tahun 2014; dan Permenkes nomor 5 tahun 2022.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) untuk meminimalisir penularan COVID-19 dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Lampiran file: 24 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran 7 s 24)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Carik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas-tugas carik dalam rangka meningkatkan kualitas
dan optimalisasi kinerja Carik serta melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Carik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemenintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 20O7; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Uraian Tugas Carik
Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Carik
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
