lembaga penyiaran publik lokal radio publik - pembentukan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD No 18/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2OO6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan kmbaga Penyiaran Publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 20O6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan kmbaga Penyiaran Publik L,okd Radio Publik Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pembentukan kmbaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2OO6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7, Pasal 8;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2017
Pers, Pos, dan PeriklananStandar/PedomanKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Media Massa
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN MEDIA MASSA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Media Massa
ABSTRAK:
Bahwa pemerintah senantiasa dituntut untuk
meningkatkan kemampuan dalam menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat
cepat serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk
membangun suasana kondusif dengan publiknya
melalui proses komunikasi yang baik dan Pemerintah mengalami perubahan pendekatan
dalam hubungan dengan media massa sehingga perlu
dilakukan penataan dan penyusunan pedoman
Kerjasama dengan media di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi dengan Media Massa.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik; Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Dewan Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/III 2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/ V/ 2008 tentang Pengesahan Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03 / SK-DP/ III/ 2006 tentang Kode Etik Jumalistik Sebagai peraturan Dewan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/peraturan-DP/III/2012 tentang pedoman pemberitaan pemberitaan Media Siber.
Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman kerjasama publikasi pemerintah kabupaten kuantan singingi dengan media massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku serta sebgai pedoman kerjasama pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media massa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 14 Tahun 2008; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Perpres No. 33 Tahun 2012; - Permendagri No. 2 Tahun 2014; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Kepmendagri No. 168 Tahun 2004; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, pengelolaan, pendanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7 halaman (terdiri dari 9 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengenaan hasil sewa reklame videotron, perlu dilakukan secara efektif dan transparan;
b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Pelaksanaan Tugas;
BAB V Pengawasan dan Pemeliharaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Perbup No 28 Tahun 2016
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.3 Tahun 2017; Perda No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2017
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananStatuta Organisasi/Lembaga
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Taahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Tahun 2017 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokasl (LPPL) Radio Kabupaten Purbalingga, Pemberian nama LPPL Radio Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa guna peningkatan layanan enyampaian informasi ke publik lewat radio yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk efektivitas dan efisiensi, maka perlu adanya penggabungan du Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Kaabupaten Purbalingga dengan diberi nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaaimna dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Soedirman Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017; Perbup Purbalingga Nomor 90 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), penggabungan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Taahun 2013, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 12 Tahun 2011; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 18 Tahun 2016; 6. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2007; 7. Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; 8. PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010; 9. KEPMENDAGRI No. 131.14-3458 Tahun 2016; 10. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016; 11. Perbup Kabupaten Rokan Hulu No. 51 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 10 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Komponen Standar Pelayanan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Lamp. : 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengenaan hasil sewa reklame videotron, perlu dilakukan secara efektif dan transparan;
b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 15 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32);
BAB I Ketentuan Umum;
BAB IV Pelaksanaan Tugas;
BAB V Pengawasan dan Pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
PERBUP NO 28 TAHUN 2016
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
Perbup No 19 Tahun 2015
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
