Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.563 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Download file:
Keppres_No_27_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres_No_21_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999
  2. KEPPRES No. 102 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999
Mengubah
  1. KEPPRES No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Download file:
Ke_Pres No.18 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
  2. KEPPRES No. 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000
Mencabut
  1. KEPPRES No. 69 Tahun 1995 tentang Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
  2. KEPPRES No. 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia
  3. KEPPRES No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbekalan Dan Perhubungan Pada Lembaga Pemilihan Umum
Download file:
Keppres_No_16_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13/M Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Pengangkatan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Tanah
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_13M TH 1998.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 198 Tahun 1998
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
  3. KEPPRES No. 102 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999
Download file:
Keputusan_Presiden_no_198 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 191 Tahun 1998
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 21 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 Tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum
Download file:
Keputusan_Presiden_no_191 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 190 Tahun 1998
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_190 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 189 Tahun 1998
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
  2. KEPPRES No. 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
  4. KEPPRES No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_189 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 188 Tahun 1998
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Mencabut
  1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Download file:
Keputusan_Presiden_no_188 TH 1998.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan