Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Suka Maju Kecamatan Putussibau Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Putussibau Selatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Putussibau Selatan, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Putussibau Selatan yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 3 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016.
Materi Pokok: Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah desa dan musyawarah padukuhan. Peserta musyawarah desa musyawarah padukuhan tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Jumlah Halaman: 8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk menjamin agar pemerintahan daerah
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
dalam rangka tertib dan efektifitas pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten
Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini memuat Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari: BAB I Pendahuluan; BAB II Standar Operasional Prosedur Audit/Pemeriksaan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut; BAB III Bagan Alur; dan BAB IV Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No. 16 Tahun 2017
Badan Layanan UmumOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK PERATURAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2017
satuan polisi pamong praja kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 19 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN SALAREH AIA TIMUR, NAGARI PERSIAPAN SALAREH AIA UTARA, DAN NAGARI PERSIAPAN SALAREH AIA BARAT KECAMATAN PALEMBAYAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PermenLH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, PermenLH No 8 Tahun2 013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan Perda Kab Demak No 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH di Kab Demak, perlu disusun tata cara pemeriksaan, penilaian Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan di lingkungan Pemkab Demak; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 47 PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto Pasal 26 ayat (3) Permen LH No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Pasal 45 Perda No 8 Tahun 2016 perlindungan dan Pengelolaan LH di Kab Demak, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan dan pengelolaan LH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan efisien diperlukan pelimpahan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi dokuemn lingkungan dan penerbitan izin lingkungan dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak selaku OPD yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kab Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 79 Tahun 2005; Perpres No 27 Tahun 2012; PermenLH No 16 Tahun 2012; Permen LH No 08 Tahun 2013; Perda Kab Demak No 2 Tahun 2008; Perda Kab Demak No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang klasifikasi usaha dan atau kegiatan wajib dokumen lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, tata laksana penilaian AMDAL dan penerbitan izin lingkungan dinilai oleh KPA yang dibentuk Bupati. Termasuk juga mengatur tentang Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan, Tata Laksana Pemeriksaan Formulir SPPL dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bu[ati Demak Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pemeriksaan Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
115 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna pedoman pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelaksanaan dan Pelaporan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintah Kabupaten Magelang yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang baik serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada bangsa dan Negara, perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, wajib menghindari praktek-praktek penyelenggaran pemerintahan yang berperilaku koruptif berupa gratifikasi. Bahwa untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan proses pelaporan gratifikasi perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Dasar, Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
