Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan
tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan, termasuk besaran tunjangan dan tata cara pemberian dan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perizinan Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di ProvinsiJawa Tengah telah dibentuk Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah; bahwa Balai Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pelayanan kesehatan strata kedua dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belum memiliki izin operasional; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 425 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan Balkesmas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 73 Tahun 2012
PERBUP Kab. Pati No. 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mencabut :
Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/1902/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bagi Aparatur Negara di Daerah, maka wajib bagi Pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi : Bupati; Wakil Bupati; Pejabat Struktural Eselon II; Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/1902/2008 tanggal 29 Mei 2008 dicabut
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Temanggung No 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pekerjaan Umum dan untuk emnunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum perlu disusun uraian tugas; bahwa dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten temanggung dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Uraian Tugas Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU no 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 73 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Desa dan guna percepatan atau
akselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah
mengalokasikan bantuan kepada Pemerintah Desa;
b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan
keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara
pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2012
Terdiri dari 14 pasal 9 bab, yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran Program Dan Sumber Pembiayaan, Dasar Perhitungan Besaran Dan Indikator Bantuan Keuangan, Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat