Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak lalu lintas. rencana pengembangan pusat kegiatan diatur paling sedikit 30% dari kondisi awal wajib disusun andalalin dan rencana pengembangan infrastruktur paling sedikit 50% dari fasilitas utama wajib disusun andalalin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2018
terminal penumpang dan perparkiran - pembentukan unit terminal penumpang dan perparkiran
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, LD.2018/NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang Dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 137 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 138 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP); dan tugas dan fungsi UTPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 137) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang "Sipalui Raja Adat" (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kota yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; Bahwa telah berlakunya perubahan arah pergerakan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SIPALUI RAJA ADAT (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Darat) di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Sipalui Raja Adat (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Jaringan Lintas, 3. Ruang Lingkup, 4. Pengaturan Penggunanaan Jaringan Jalan, Tanggung Jawab Operasional, 6. Pembinaan, 7. Pelanggaran, 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas Di Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian penyelenggaraan sistem keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Lebak dan untuk mewujudkan pelaksanaan Penataan data base, Pelayanan, sosialisasi dan sistem pelaporan Keselamatan Lalu Lintas maka perlu dibangun sistim informasi berbasis aplikasi di wilayah Kabupaten Lebak
UU No 23 Th 2000; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 32 Th 2011; PP No 55 Th 2012; PP No 37 Th 2017; PP No 24 Th 2018; Permenhub No 26 Th 2015; Permenhub No 27 Th 2018; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Lebak No 48 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Penerangan Jalan Umum; 5. Keselamatan Transportasi Darat; 6. Review Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalau Lintas; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis
Sempadan Bangunan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis
Sempadan Bangunan maka perlu mengatur penentuan As
Jalan sebagai dasar untuk menentukan garis simpadan
bangunan dari as jalan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KETENTUAN GARIS SEMPADAN; BAB Ill
DAERAH SEMPADAN JALAN DAN DAERAH SEMPADAN BANGUNAN; BAB IV
PENGENDALIAN; BABV
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 41 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Meliputi: KETENTUAN UMUM, ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 34 Tahun 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAANPERKEBUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan
ABSTRAK:
untuk mengoptimalkan pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dalam rangka menjamin keamanan,keselamatan, ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan umum bagi masyarakat di daerah serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan Meliputi: KETENTUAN UMUM, KEWENANGAN, PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG, PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT, IZIN BAGI ANGKUTAN HASIL TAMBANG UNTUK INDUSTRI LOKAL, IZIN BAGI ANGKUTANTANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT, DISPENSASI BAGI ANGKUTANTANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT, PERSYARATAN TEKNIS MELEWATI JALAN UMUM BAGI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DAN ANGKUTAN HASIL TAMBANG, STIKER DAN KARTU PENGAWASAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
