Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Sekolah Menengah atas Negeri 3 Gorontalo Sebagai Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab, serta untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, secara terencana, terarah, dan berkesinambungan,
melalui pengembangan sekolah sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Gorontalo Sebagai Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, persyaratan pendirian boarding school di Kota Gorontalo, kriteria pendidik, kesiswaan, perencanaan dan pengelolaan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah kota magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2011
Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Museum Batik - Pembentukan
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 26, BD.2011/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Museum Batik
ABSTRAK:
bahwa keanekaragaman peninggalan benda budaya
batik di Pekalongan yang mempunyai nilai penting
sebagai aset budaya daerah Pekalongan sebagai
sarana yang menarik dan atraktif dalam memberikan
gambaran secara mendetail perjalanan kebudayaan
batik Pekalongan perlu adanya upaya perlindungan dan
pelestariannya melalui penyediaan sarana museum; bahwa guna kelancaran pelaksanaan dalam
pengelolaan lembaga museum batik yang bersifat teknis
yang merupakan tugas teknis dari Dinas Perhubungan
Komunikasi lnformatika Pariwisata dan Kebudayaan
Kata Pekalongan, maka perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Museum Batik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Museum Batik;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi UPTD, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2011
PERWALI Kota Bekasi No. 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
PERWALI Kota Bekasi No. 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
PERWALI Kota Bekasi No. 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 26, BD 2011/26 Seri A
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Program "Executive Training", ke AmerikaSerikat bagi
Walikota dan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi di era konektif dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berimplikasi
pada pengaturan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang belum termuat atau belum diatur di dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011;bahwa untuk penyesuaian terhadap pengaturan perjalanan dinas ke luar negeri perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Perjalanan dinas Luar Negeri
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2011.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka fasilitasi peran serta Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagai tindak lanjut Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27
Nopember 2007 perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan
Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat, maka perlu
adanya pembinaan melalui pemberitahuan keberadaan Organisasi dan
lembaga tersebut di Kota Semarang;
b. bahwa agar pelaksanaan pemberitahuan keberadaan Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berjalan
tertib, terarah dan terpadu, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai
pedoman pelaksanaan tata cara pemberitahuan tersebut;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Teknis Tata
Cara Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga
Swadaya Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban, tata cara pemberitahuan ormas/LSM dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 25 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan
standar kompetensi jabatan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya ;
bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu
ditetapkan sebagai Pedoman Standar Kompentensi Jabatan
Struktural pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota
Banjarmasin ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota Banjarmasin ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Jabatan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
