Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) undnag-undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diambil oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemu dan wabah penyakit;
b. bahwa kebutuhan belanja skala nagari yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari belum sesuai dan belum tertampung dalam Aplikasi Siskeuders Versi 2.02 sehingga perlu penyesuaian kode rekening berdasarkan Aplikasi Siskeudes Versi 2.02;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 20014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 8 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat beberapa ketentuan dalamPeraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari diubah yaitu ketentuan BAB VI diubah menjadi BAB IV; ketentuan Pasal 7 diubah; ketentuan Pasal 11 diubah; ketentuan Pasal 14 diubah; ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2020
PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penanggulangan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan, maka dibutuhkan upaya perbaikan gizi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang sehat dan bebas stunting. Pencegahan dan Penanggulangan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan dengan pendekatan multi sektor melaui sinkronisasi program-program masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Pencegahan dan penanggulangan stunting melalui upaya perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten sesuai mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapka Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 66 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Maksud dan Tujuan c. Ruang Lingkup d. Kegiatan e. Strategi f.Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat g. Peran Serta masyarakat h. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR 2 TAHUN 2020 - TENTANG - PENETAPAN - BESARAN DAN PENGALOKASIAN - ALOKASI DANA DESA - , BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH - DAN - RETRIBUSI DAERAH - YANG BERSUMBER DARI - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KABUPATEN - KEPADA DESA - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2020 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya pengeseran APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 Maka berpengaruh pada Pengalokasian dan 10% (Sepuluh persen ) Alokasi Dana Desa Bagian Hasil Pajak Daeran dan Retribusi Daerah bagian Pemerintah Desa dalam kabupaten Lahat sehingga Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Besaran dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 TahunSe 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 20 Tahun 2018;Perda o 6 ahn 2019;Perbup No 31 Tahun 2019;Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 12 Tahun 2020;Perbup No 2 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virns · Disease
2019 {COVID-19) telah berdampak bagi
kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virns Disease
2019 {COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,
penggunaan Dana Desa dapat digunakan
untuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di Desa;
c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 ten tang prioritas penggunaan
dana Desa Tahun 2020 telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun .2020, perlu diatur Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019
tentang Pedoman Telmis Prioritas Penggunaan
Dana Desa Kabupaten Kolaka Timur Tahun
2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan hurf c perlu ditetapkan Perubahan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka
Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa
Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perribentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
23); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Q14
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah telah diubah beberapa kali yang terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 · tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transinigrasi Nomor 11
Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 632);
14. Peraturan Menteri
35/PMK.07 /2020 Keuangan Nomor tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);
Ketentuan Pasal 1 diubah, Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal SA, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Lampiran I dan II yang lama diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
99 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 87 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, buopati perlu menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa, Dan seiring telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMk.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa , Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian dan penetapan dana desa setiap desa di kabupaten kuningan tahun anggaran 2020 perlu ditinjau kembali, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkannya peraturan bupati kuningan Nomor 87 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten kuningan Tahun anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomo11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Mengubah Peraturan Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa agar
lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Dompu
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2016.tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor
29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati
Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Terdiri 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tidak Ada
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No..
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa.
UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA Kab. Minut No. 3 Tahun 2015, PERDA Kab. Minut No. 3 Tahun 2019, PERBUP Minut No. 18 Tahun 2019, PERBUP Minut No. 53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
5 Hlm ( 1 Bab, 3 Psl.), 1 Lampiran (7 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; c. bahwa guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun suatu pedoman dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, LKD, LAD, Hubungan Kerja LKD dan LAD, Pembinaan dan Pengawasan LKD dan LAD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Merubah Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
Lampiran 4 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
