Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2016 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Dana
Tran sf er yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
b. bahwa ' untuk kelancaran pengelolaan dana transfer
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa
Kabupaten Temanggung Tahun 2016;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07 Tahun 2016;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2015;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor l0 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan Dana Transfer merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
63 hlm beserta Lampiran
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan mencukupi standar biaya jasa dan sewa, honor yang berkaitan dengan Humas, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pelatih dan Atlit maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuap Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran yaitu dalam Romawi II ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf AE jenis perincian Pekerjaan, Menambah Ketentuan dalam Standar Satuan Biaya Pemeliharaan, perubahan Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, Menambah ketentuan dalam Keterangan I. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf Y. Honor/Uang Saku Pelatih dan Atlit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sragen No. 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga, dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 yaitu tentang Standar harga Kabupaten Sragen Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya penyesuaian tugas dan susunan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, ketentuan pengawas Tapatgan, ketentuan paket pekerjaan secara e-procurement, ketentuan pelaksanaan jaminan pemeliharaan, pemeriksaan hasil pekerlaan dan serah terima hasil pekerjaan maka perlu adanya penyesuaian ketentuan tersebut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kagiatan Pembangunan Tahun 2013; bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013,untuk dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemba-ngunan Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undarg-undatg Nomor 3 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undarg-Unda-ng Nomor 33 Tahun 2004; Unda$g-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Taiun 2010; 16, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 25/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daelah Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 taiun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan Bab III Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan tahun 2013 diubah.
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib Melakukan Penilaian Risiko;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penerapan manajemen risiko, yaitu:
1. Penyelenggaraan Manajemen Resiko
2. Strategi Penerapan Manajemen Resiko
3. Proses Manajemen Resiko
4. Evaluasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD/2022/NO.23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu standar operasional prosedur yang dibakukan yang berlaku pada semua Perangkat Daerah;
Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/ 15/ M . PAN / 7/ 200; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Prosedur Penyusunan SOP;
Penetapan;
Monitoring dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
17 Halaman; Lampiran 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, untuk menunjang pelaksanaan Jaminan Persalinan (JampersaJ), Bupati dapat menetapkan Peraturan Bupati terkait Standar Biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang Iebih tinggi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nornor 56 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 71 tahun 2020; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kebijakan Operasjonal; Penggunaan Dana Dan Standar Biaya Jampersal; Tempat Pelayanan Dan Pihak Dalam Jampersal; Tata Cara Klaim Dan Pertanggungjawaban; Monitoring Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
18 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa Standar Harga Barang dan Jasa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018; bahwa untuk menyesuaikan peraturan yang berkaitan dengan satuan sektor jasa dan menyesuaikan perubahan harga yang ada dipasaran serta untuk mempertimbangkan berbagai aspek maka perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2018.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
