Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 66, jdih.menpan.go.id: 3 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kebupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ling-kungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan barang jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin-tah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan, yaitu mengenai ketentuan umum, tujuan, tugas dan wewenang ULP, tugas kepala, tugas sekretariat, tugas pokja, persyaratan menjadi kepala, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 diubah
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian
dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung, perlu diatur mekanisme pengelolaannya; bahwa
seiring dengan berkembangnya sistim tata kelola kepemerintahan yang
diikuti dengan perubahan kebutuhan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta Nomor : K.Mut/035/KP/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Izin Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/2088 tanggal 7 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar, dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 30 dan perubahan ketentuan pasal 31
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar, dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diubah.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 66 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan, pengawasan dan pemantauan terhadap
mahasiswa penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah
Daerah Kota Banjarmasin agar dapat berjalan dengan tertib,
aman dan tenteram perlu pengaturan yang jelas dan tegas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, perludiatur dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Tata Tertib Dan Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin; Ketentuan Umum; Penghuni; Hak dan Kewajiban Penghuni; Ketentuan Meninggalkan Asrama; Keuangan dan Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Ketentuan Penerimaan Tamu; Sanki; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2012.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Macedonia On Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
