Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pos dan Bentuk Karcis Retribusi Angkutan Barang
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas serta untuk meningkatkan PAD Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, perlu diatur ketentuan mengenai lokasi pos pemungutan retribusi angkutan barang yang masuk dan keluar Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan pos dan bentuk karcis retribusi angkutan barang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2011.
3 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional melalui langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah; b. bahwa penetapan kawasan strategis cepat tumbuh dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah perbatasan; c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, diperlukan penetapan kawasan-kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Sumedang sesuai potensi wilayah yang telah tumbuh dan berpeluang untuk dapat didorong agar cepat tumbuh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009.
Tediri dari 26 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, prinsip dan tujuan pengembangan kawasan, pemilihan dan penetapan kawasan, pengembangan kawasan, kerjasama pengembangan kawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
mengatur mengenai pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten sumedang
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.81 Tahun 2011 ttg Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 81 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Cadangan Umum Dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kebumen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum
dan Cadangan Tujuan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Cadangan
Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besarnya Cadangan Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen adalah 12,5% (dua belas koma lima persen) dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 81 Tahun 2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2011/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai basil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif,
partisipatif, traasparan dan terintegrasi perlu dilakukan Mnsyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan
Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200; Undang-Undang Nomor I 7 T ahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahon 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nornor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tahapan musrenbang RKPD, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Walikota No. 443 Tahun 2011, sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka perlu mengatur besaran biaya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas. Guna memenuhi kebutuhan dan menutupi biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas serta penambahan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan sub spesialis di puskesmas tersebut. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 20 Tahun 1994; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, komponen pelayanan kesehatan, jasa pelayanan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, besarnya biaya jasa pelayanan kesehatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 88 Tahun 2002 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan,
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 82, BN Tahun 2011 No 642, jdih.dephub. go.id : 16 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
