Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2014

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

Pertahanan dan Keamanan, Militer Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
Peraturan_Bupati_57_2014.pdf

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2014/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan keseragaman pelaksanaan tugas peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang diperlukan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-undsmg Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Perattiran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2012;
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 57 Tahun 2018

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 57 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pedoman-penanganan-benturan-kepentingan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara negara; b. bahwa dalam rangka menuJu tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur pedoman penanganan situasi dimana setiap penyelenggara daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/ atau tindakannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 Halaman

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter

Download :
57 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1958

Susunan Kepolisian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP No. 057 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2015

Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Download :
PP Nomor 58 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1953

Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 058 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1983

Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

Diubah dengan :

KEPPRES No. 50 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
KEPPRES No. 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

Mencabut :

KEPPRES No. 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan

Mengubah :

KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

Download :
Keppres No 59 TH 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2018

Pedoman Teknis Kapasitas Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyakarat

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 59 Tahun 2011

Komunitas Intelijen Daerah

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 30 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah

Download :
Pergub DIY No. 59 Tahun 2011 ttg Komunitas Intelijen Daerah.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2013

Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah