Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.645 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2020

Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional Pada Bank Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERWAL NO 51 TAHUN 2020 edit.pdf

Abstrak

rekening operasional

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2020/No.51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional Pada Bank Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubenur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin; bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening operasional pada Bank Umum serta pengawasan terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Oprasional pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Operasional Pada Bank Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Rekening Bank Bendahara Umum Daerah; 3. Pembukaan Rekening SKPD; 4. Penutupan Rekening SKPD; 5. Pelaporan; 6. Hasil Penempatan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
8 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2010

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

Download :
PP 51 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP Nomor 51 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1963

Pemberhetian Ir. Abdoelmoettalip Danoeningrat Dari Jabatan Anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 51 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1994

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Download :
PP No. 51 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No. 52 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1998

Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No. 53 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 53 Tahun 2022

Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pada Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2021

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Perbup No 53 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Perbankan, Lembaga Keuangan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2021/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik; Bahwa bunga Deposito merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 .
Peraturan ini memuat tentang : PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO. Dalam Sistematika : KETENTUAN UMUM; BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH; BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH; SUMBER DANA; MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO; MEKANISME PENCAIRAN DEPOSITO; KEWAJIBAN; SANKSI ADMINISTRASI; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
9 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1990

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Mengubah :

PP No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Download :
PP NO 54 TH 1990.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .