Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Status Lima Belas Desa Menjadi Kelurahan Di Empat Kecamatan
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan perubahan status 31 (tiga puluh satu) Desa menjadi kelurahan dari 46 (empat puluh enam) Desa terhitung sejak terbentuknya Kota Serang pada Tahun 2007;
b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna meningkatkan pelayanan, maka 15 (lima belas) Desa yang belum berubah status menjadi Kelurahan di 4 (empat) Kecamatan, perlu ditetapkan menjadi Kelurahan;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 32 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 1997; PP No 72 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PERDA Kota Serang No 3 Tahun 2008; PERDA Kota Serang No 4 Tahun 2008; PERDA Kota Serang No 11 Tahun 2008; PERDA Kota Serang No 15 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Perubahan Status; 4. Luas Dan Batas Wilayah Kelurahan; 5. Kekayaan Desa; 6. Struktur Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2013.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dearah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk kembali susunan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008
Dalam peraturan ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Pemebentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
4. Susunan Organisasi
5. Eselon Perangkat Daerah
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008
dprd - PIMPINAN - ANGGOTA - HAK - KEUANGAN - ADMINISTRATIF
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 05, BD.2023/5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; Perda Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2017; Perwali Balikpapan No. 32 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Balikpapan No. 3 Tahun 2022
Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 yang diubah adalah Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Peraturan ini mengubah Perwali Balikpapan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 29 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( SATLAK PBP ) Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun alam sebagai dampak kerusuhan/konfik sosial politik, perlu segera diupayakan penanganan secara tepat, cepat, dan terkoordinasi melalui kegiatan penceganan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi; bahwa dalam upaya penanganan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Pemalang;
c. bahwa dengan beriakunya Peraturan residen Nomor 83 Tahun
2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
( BAKORNAS PB ) maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 29
Tahun 2002 perlu ditinjau kembali,
d
bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf c
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana ( SATLAK PB )
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemeintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005; Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Unit Operasional Penanganan Bencana
Bab V Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Keluarahan (Satlinmas Desa/Kelurahan)
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Pembiayaan dan Penyaluran Bantuan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 29 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( SATLAK PBP ) Kabupaten Pemalang dicabut.
24 halaman
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023
perubahan peraturan - badan pembinaan ideologi pancasila
2023
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 5, BN 2023 (795): 7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur penanggung jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021.
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
CATATAN:
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7 dan lampiran hlm 8 sd 9)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 5 Tahun 2014
petunjuk pelaksanaan dan penetapan pagu program beras untuk keluarga miskin di kabupaten gorontalo tahun 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1986; UU No.7 Tahun 1996; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2013; PP No.30 Tahun 1979; PP No.66 Tahun 2002; PP No.7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.61 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Pepres No.15 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERDA Kab. Timor Tengah Selatan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah; III. Pembentukan UPTDdan UPTB; IV. Staf Ahli; V. Kepegawaian; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
