Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2011/No.33 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tentang tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Dinas dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 36 (tiga puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 46 Tahun 2011
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Tata Cara Penghapusan Piutang
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 46, BD.2011/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
sumber-sumber pendapatar. Daerah, yang pemungutan,
pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan
piutangnya, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang
sudah kedaluarsa dan tidak mungkin ditagih, perlu
dihapuskan; bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 9 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2011; Perda kota Pekalongan No 5 Tahun 2011; Perda Kota pekalongan no 8 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan no 9 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 10 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 11 tahun 2011; Perda Kota Pekalongan no 12 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 13 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 14 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan no 16 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 21 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan no 22 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 23 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 24 Tahun 2011; Perda Kota pekalongan No 25 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 26 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan no 27 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dihapuskan, tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2012 tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.46 Tahun 2011 ttg Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Penghargaan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan; bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memasuki masa purna tugas telah menunjukkan kesetiaan sehingga perlu diberikan penghargaan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Pemberian Penghargaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Bekasi No. 2A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Perwali Kota Bekasi No. 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Diubah dengan
Perwali Kota Bekasi No. 70A Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Perwali Kota Bekasi No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bekasi No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bekasi No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bekasi No. 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bekasi No. 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bekasi No. 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2012, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13Tahun 2006, Permenkeu No. 84/PMK.02/2011, Permendagri No. 37 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2011.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa lembaga penyiaran merupakan media
komunikasi massa yang mempunyai peran penting
dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi
yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab
dalam menjalankan fungsinya sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan
perekat sosial; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 ayat (3) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang
telah ada yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah
Kota Magelang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Sifat, Tujuan dan Kegiatan; Perizinan; Alat Kelengkapan; Kepegawaian; Sumber Pembiayaan; Status dan Pengelolaan Aset; Pengawasan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, perlu adanya landasan operasional pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pekalongan Tahun
Anggaran 2012 ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
