Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan Dan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan pcnting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pcmupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk. Untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SK.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.130/12/2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI;
BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI;
BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2017
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
a. bahwa pajak sarang burung walet merupakan salah satu objek Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
b. bahwa agar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.UU No. 28 Tahun 2009 ;4.PP No. 58 tahun 2005 ;5.Perda Kab Lebak No. 6 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet;4.penatausahaan;5.jenis formulir;6.pembinaan , pengawasan dan pengendalian;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Kegiatan Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa Kegiatan Padat Karya Pangan merupalan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan prasarana fisik pedesaan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal dan agar pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, maka perlu disusun Pedoman Umum Padat Karya Paogan Kabupaten Purbalingga Talun
2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk
pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedomarr Umum Padat Karya
Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip PKP
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil
ABSTRAK:
bahwa setiap bahan pangan asal tumbuhan mempunyai
resiko terhadap kesehatan sehingga perlu dilakukan
pengamanan hasil pertanian khususnya produk pangan
segar terhadap kemungkinan terjadi cemaran yang
membahayakan manusia; bahwa berdasarkan ketentuan huruf I Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pelaksanaan
pengawasan keamanan pangan segar merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruh b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950; UndangUndang Nomor 67 Tahun 1958; UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/ 12/2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Keamanan PSAT PD-UK
Bab III Kemasan, Pelabelan dan Ketelusuran
Bab IV Pengendalian
Bab V Pengawasan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
76 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; bahwa di dalam perkembangan pelaksanaannya diperlukan adanya payung hukum yang langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber daya, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2010.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam
meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian
dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam
melakukan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi
pupuk bagi para petani dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/- 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi sawah Spesifik Lokasi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 tentang
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran
dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/
2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/-
11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2015;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2015.
1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun,
peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar
setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya
ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
2. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan
anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar
teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk
bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2015;
3. Produsen wajib melakukan pemantauan dan monitoring terhadap
penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan
Lini IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian yang berlaku;
4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten
Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di
wilayah kerjanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 206
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelelangan Ternak
ABSTRAK:
untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penampungan ternak akibat pelaksanaan Penertiban atas hewan ternak, perlu membentuk pedoman mengenai pelaksanaan proses pelelengan/penjualan terhadap ternak yang ditertibkan/ditangkap; dalam pelaksanaan pelelangan atas hewan ternak yang telah ditertibkan, harus memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelelangan Ternak.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG TATA CARA PELELANGAN TERNAK DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS 3. PANITIA LELANG 4. TATA CARA PENAWARAN LELANG TERNAK 5. PEMENANG LELANG TERNAK 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
