Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2005

Pelayanan Di Bidang Peternakan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang budidaya dan pembibitan ternak, pemeliharaan hewan, lalu lintas hewan / ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengobatan / penyembuhan hewan sakit, obat hewan, pasar hewan, pemotongan hewan dan unggas, rumah pemotongan hewan/unggas, pemeriksaan ante mortem, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem, penanganan, peredaran dan pemeriksaan ulang daging, penanganan, peredaran dan pemeriksaan susu, peredaran dan pemeriksaan telur, nama, obyek dan subyek retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, sanksi, tata cara pembayaran, ketentuan pidana, penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan Di Bidang Peternakan

T.E.U.

Indonesia, Kota Cimahi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Cimahi

Tanggal Penetapan

14 Maret 2005

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2005

Tanggal Berlaku

16 Maret 2005

Sumber

LD 2005/50 SERI C

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cimahi

Bidang

Halaman ini telah diakses 291 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

050_Nomor 4 Tahun 2005_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Cimahi No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan - pelayanan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2005/50 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Di Bidang Peternakan
ABSTRAK:	bahwa hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat; bahwa ternak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan–bahan aktif dan mikroorganisme; bahwa pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain–lain bahan yang berasal dari ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan–bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pelayanan di Bidang Peternakan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001; . Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992; Peraturan Daerah ini mengatur tentang budidaya dan pembibitan ternak, pemeliharaan hewan, lalu lintas hewan / ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengobatan / penyembuhan hewan sakit, obat hewan, pasar hewan, pemotongan hewan dan unggas, rumah pemotongan hewan/unggas, pemeriksaan ante mortem, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem, penanganan, peredaran dan pemeriksaan ulang daging, penanganan, peredaran dan pemeriksaan susu, peredaran dan pemeriksaan telur, nama, obyek dan subyek retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, sanksi, tata cara pembayaran, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2002 dicabut. 47 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521