Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 788 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensesneg No. 9 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

Download file:

6 Tahun 2016.pdf

sekretaris negara - pengelolaan komplek gelanggang olahraga bung karno

2016

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 6, BN 2016/NO 834; PERATURAN.GO.ID: 18 HLM

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno adalah a) bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; b) bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1302/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 kepada Menteri Sekretaris Negara, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.
Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Permen Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Permen Sekretaris negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2016 mengatur mengenai tatanan organisasi dan tata kerja PPKGBK yang menjelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kepegawaian, pengangkatan, pemberhentian, dan kepangkatan. Yang mana peran dari PPKGBK adalah untuk mengelola Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

CATATAN:

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
18 hlm.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Karang Taruna

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna
Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download file:

PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemberdayaan Karang Taruna

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Mengubah

Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download file:

Permensos 23 tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 1135A/KEP/BJS/XI/2006 tentang Pedoman Perlengkapan dan Atribut TAGANA serta Tanda Kecakapan/Keahlian Khusus Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial

Download file:

permensos 28 tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Dasar Karang Taruna

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Diubah dengan

Permensos No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download file:

PERMENSOS 77 HUK 2010.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 Tahun 2006

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Taruna Siaga Bencana

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

PERMENSOS 82 HUK 2006.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

permenpora-no-5-tahun-2024.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

permenpora-no-3-tahun-2024.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Pelatihan Pelatih Olahraga

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Standar/Pedoman

Download file:

Permenpora Nomor 16 Tahun 2023.pdf

Pelatih Olahraga - standar pelatihan

2023

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 16, BN 2023 (835) : 26 hlm.; jdih.kemenpora.go.id

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta menjamin ketersediaan pelatih olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan pelatihan pelatih olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dengan adanya standar pelatihan pelatih olahraga.
Dasar hukum Permenpora ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2022; PP Nomor 16 Tahun 2007; Perpres Nomor 106 Tahun 2020; dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022.
Permenpora ini mengatur tentang standar pelatihan pelatih olahraga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga bagi: a. Kementerian; b. Pemerintah Daerah provinsi; c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) tingkat pusat; e. IOCO tingkat provinsi; f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga; b. penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; c. Akreditasi penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; d. kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga; e. sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga; f. penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga; g. pemantauan dan evaluasi; dan h. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Lampiran file: 50 hlm.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Permenpora Nomor 15 Tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.