Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.415 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Bandar Batauga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 59 Tahun 2022.pdf

pengelolaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Bandar Batauga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi serta menunjang kelancaran pelayaran pelabuhan pengumpan lokal Bandar Batauga sebagai tempat tujuan dan asal penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, maka dipandang perlu mengatur pengelolaanya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Bandar Batauga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik lndoensia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III PERANAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV PENGELOLAAN PELABUHAN BAB V SISTEM INFORMASI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETEN TUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP-NO-59-TAHUN-2022-t...ng-Perubahan-BMD.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59/G

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020.
Ruang lingkup petunjuk teknis Pengelolaan BMD, meliputi : a. Penatausahaan BMD, mencakup : - desk; - rekonsiliasi; - kodefikasi. b. Rencana Kebutuhan BMD, mencakup : - perencanaan; - RKBMD Pengadaan; - RKBMD Pemeliharaan; - Perubahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan. c. Penghapusan BMD, mencakup : - penghapusan terhadap koreksi kesalahan pencatatan; - penghapusan terhadap barang yang tidak diketemukan keberadaannya. d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; e. BMD berupa Rumah Negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.59 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bidang pengelolaan aplikasi berbasis web dan deskop yang sebagian besar menggunakan server dalam operasionalnya , maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan server Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Server di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan g-undan gan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Ol9 tentang Satu Data Indonesia (kmbaran Negara Republik Tahun 2019Nomor 112); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036, Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3|2OO6 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tenta-ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas, Dan Fungsi, Serta Tata Keria Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 32);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RUANG SERVER DAN PERANGKAT LUNAK BAB III PERANGKAT LUNAK SERVER BAB IV KONEKSI INTERNET DAN KEAMANAN SERVER BAB V PEMELIHARAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

59-TH-2022-EE-BUKADES.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Desa - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 59/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program bantuan keuangan khusus Desa, perlu dibuat suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa Pemerintah Daerah telah membuat suatu sistem guna menunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui sistem Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021.
Pengelolaan sistem Ee Buk KaDes pada lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh: a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai administrator atau super admin; b. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai verifikator usulan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa; c. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang permukiman, gedung dan infrastruktur Desa sebagai verifikator teknis; d. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai verifikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa; e. Kecamatan sebagai verifikator Administrasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Blora No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perbup Kab. Blora Tahun 2022 No 59_ocr.pdf

Standar Harga Satuan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2022/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 khususnya terkait Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia, Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Guru RA, Guru Madin/TPQ/Sekolah Minggu, Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 yaitu ketentuan Angka III, angka XVII, angka XXX dalam Lampiran I.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 59 TH 2022.pdf

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, LD.2022/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PERDA Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kab. Sragen

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Bantul No 82 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download file:

Perbup No 59 Tahun 2022.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2022/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan

ABSTRAK:

a. bahwa Keuangan Kalurahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang memerlukan pengelolaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional; c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Materi pokok: Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; Pengelolaan; Pengelolaan Barang Milik Kalurahan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 61 HLM; Jumlah Lampiran: 2 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

Download file:

Perbup 59-2022.pdf

remunerasi rsud

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2022/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai gaji pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan tata cara pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai gaji pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan tata cara pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 diubah.
41 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No. 59 Tahun 2022.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 786

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja bukan penerima upah yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemerintah daerah menyelenggarakan program Aparatur Sipil Negara Bersedekah (ASN BERKAH) yang merupakan program inovasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela berdasarkan asas gotong royong untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; b. bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan sebegaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu mengikutsertakan bagi pekerja bukan penerima upah tersebut menjadi peserta program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021.
Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Indeks Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perbup_no_59_tahun_2022_t..._bangunan_gedung.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT