Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomcr 54 Tahun 2010, Daerah diwajibkan
mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat
memberikan Pelayanan/Pembinaan dibidang Pengadaan
Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Kantor Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 TahJn 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia'Nornor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 201 O;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KANTOR ULP,
BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA,
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI,
BAB V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGJJNG JAWAB SERTA PERSYARATAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN,
BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR,
BAB VII TUNJANGAN PROFESI DAN PEMBIAYAAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pada Aspek Perizinan Dilingkungan Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka tertib pelaksanaan pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat pada aspek
perijinan serta untuk menjamin peningkatan kualitas
pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu disusun Standar
Pelayanan Publik
UU No 32 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2009; PP NO 74 Tahun 2005; PP No 19 Tahun 2008
dalam Perbup ini diatur mengenai standar pelayanan publik aspek perizinan pada pelaksanaan pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai pelaksanaan
pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat utamanya pada aspek
perijinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/Ekbang-A tanggal 2 Juli 2013, hal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalbar Tahun 2013, telah diminta kepada Bupati Se-Kalbar untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1996, UU No 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dan lebih mempermudah pemahaman masyarakat tentang proses pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan ;
UU No 5 Tahun 1960; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 1997; PP No 16 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 15 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah; 3.Persyaratan; 4.Tata Cara; 5.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2013.
8 halaman, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2013
TATA - CARA - IZIN - PENYELENGGARAAN - REKLAME - DI - KABUPATEN - BEKASI
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 20 11 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya perlu diatur tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara lzin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Objek Izin Penyelenggaraan Reklame; Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame; Penetapan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame; Penerbitan Penyelenggaraan Reklame; Panggung Reklame; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Bab III angka 4 apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang---Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V /2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup pelayanan kesehatan; jenis pelayanan kesehatan; sasaran pelayanan kesehatan; penyelenggaraan pelayanan kesehatan; mekanisme pelayanan kesehatan; hak dan kewajiban; Pembiayaan; Pengorganisasian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
10 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 65/ permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, maka bupati berwenang menetapkan standar pelayanan minimal bidang ketahan pangan skala daerah.
peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007; peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008; peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2007; peraturan menteri pertanian nomor 65/ permentan/OT.140/12/2010; peraturan daerah kabupatan lamadau nomor 11 tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II STANDAR OELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHAN PANGAN; BAB III PENEGOSIASIAN; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V PELAPORAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS; BAB VII PENDANAAN; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan
pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Brebes perlu dilakukan penertiban
dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan
ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan; bahwa untuk melakukan penertiban dan penaatan
bangunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung
ketersediaan dana yang bersumber dari retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Izin Mendirikan Bangunan;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan bupati ini mengatur tentang pemberian izin mendirikan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan, pelaksaan pekerjaan mendirikan bangunan, sanksi administrasi, penertiban IMB, pembongkaran, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2013
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diluar
kota Jamkesmas dan Askes yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jaminan Késehatan Daerah), maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undangNomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4431); Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nmor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 l tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 12);
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah. ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, dan Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2013.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
