Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa tugas penyelanggaraan pemerintahan semakin meningkat, maka perlu diimbangi dengan peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang lebih berkualitas dan profesional.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 79 Tahun 2005, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perpres No. 4 Tahun 2012, Permen PAN No. 15 Tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 dan No. 03 Tahun 2010, Permendagri No. 47 Tahun 2010, Penetapan Permendagri No. 64 Tahun 2007, Perda No. 13 Tahun 2011, Perwa No. 29 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Pemerintahan, Jenjangn Jabatan Dan Pangkat, Tunjangan Jabatan, Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyrusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk rahun Anggaran 2OL3, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU N0. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 37/PMK.02/2012, Permendagri N0. 37 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.
51 halaman, 46 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 62 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 62 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Daerah dengan PeraturanKepala Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; .Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Pemriksaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 62 Tahun 2012
KEBERATAN DAN BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TATA CARA PENGAJUAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4),
Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (8)
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan
Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pembetulan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.
49 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hiba h Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
perlu menetapkan Peraturan: Walikota tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggar an Pendapatan Dan Belanja Dacrah Kota Pekalongan;
Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintal1 Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2011 dicabut.
25 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 62, BD 2012/62 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Rumah Sakit Umum sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu Sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa sesuai pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang akan diberikan oleh BLUD, Kepala Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Walikota;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1011/Menkes/SK/IX/2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pelaksanaan; Penerapan Dan Evaluasi; Pembinaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 61 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
ABSTRAK:
Guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan dengan adanya penambahan fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Palembang BARI, maka perlu merubah dan meninjau kembali Perwali No. 6 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, guna disesuaikan dengan keadaan saat ini. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008. Perda No. 29 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, komponen pelayanan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perwali No. 6 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
102 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
