Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
UU No.28 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.34 tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.76 Tahun 2013, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Perbup No.38 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelyanan Perijinan dan Non Perijinan; Standar Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 halaman dan 90 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanagan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu segera mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan;
b. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi penyelesaian proses perlzinan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menandatangani perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Kantor mempunyai Kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Kepala Daerah,dalam rangka menindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2009,agar penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin terpadu maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22
Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 ;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2013 ;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 ;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2009 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal,
dan guna penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib, maka perlu percepatan pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
a. Prinsip SPM;
b. Penyelengaraan SPM;
c. Pelaksanaan;
d. Pengembangan Kapasitas;
e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. Pelaporan dan Penerapan SPM;
g. Koordinasi Penerapan SPM; dan
h. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
ABSTRAK:
bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Dan Subjek Tarif Layanan
Bab III Pelayanan Rsud
Bab IV Kelas Perawatan
Bab V Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VI Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tarif
Bab VII Tata Cara Penagihan
Bab VIII Pengurangan,Pembebasan Dan Keringanan Tarif
Bab IX Pengelolaan Penerimaan
Bab X Penatausahaan Piutang
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dicabut.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro
ABSTRAK:
bahwa kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial
dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; bahwa dengan adanya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah, dapat menjadi terobosan bagi
Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai masalah
sosial masyarakat di Kabupaten Sragen; bahwa diperlukan dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Mekanisme Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 dicabut.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija
Inspektorat, Bappeda danLembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka
dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III
ORGANISASI
BAB IV
TATA KERJA
BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga Teknis Lain
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2017
pelayanan - perizinan - dan - nonperizinan - dengan - thee - hour - service - melalui - sistem - perizinan - transaoaran - informatif - sistematis - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dengan Three Hour Service Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Pasa 18 Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Thee Hour Service melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahu 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Pepres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 1 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Ruang Lingkup, Dan Thee Hour Service.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa berasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan belanja jasa persalinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 40 Tahun 2004, UU No 35 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009. UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 82 Tahun 2018, Permenkes No 71 Tahun 2013, permendagri No 79 Tahun 2018, Permenkes No 4 Tahun 2019, Perbup Kubu raya No 8 tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur perubahan ketentuan pasal 10 ayat (3) Perbup Kubu Raya No 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Belum Terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 4 hlm peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 40 Tahun 2022
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah, hal ini berarti
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan pada rumah sakit
yang merupakan salah
satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat
diperlukan dalam mendukung upaya penyediaan
Jayanan kesehatan; b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat memiliki peran yang sangat
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dituntut untuk memberikan
pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh Japisan
masyarakat; c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bidang
kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar
yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh Warga Negara secara minimal,
sehingga Rumah Sakit sebagai salah satu sarana
pelayanan kesehatan yang rnemberikan pelayanan
kepada masyarakat memiliki peran yang sangat
strategis dalam mernpercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undong Dosar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Direktur, Standar Pelayanan Minimal, Penerapan SPM, Kinerja, Dewan Pengawas, Perangkat Daerah. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV JENIS SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB V INDIKATOR SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB VI
TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM RSUD SYEKH YUSUF. BAB VII
EVALUASI. BAB VIII PEMBINAAN. BAB IX
PENOAWASAN DAN PELAPORAN. BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
58 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
