Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan Perangkat Desa dan menetapkan mekanisme agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang meliputi : ketentuan umum, susunan organisasi pemerintah desa, pengisian perangkat desa, pembentukan tim seleksi, persyaratan bakal calon perangkat desa, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi, seleksi calon perangkat desa, materi ujian seleksi, waktu dan tempat dan tata tertib ujian seleksi, pengangkatan perangkat desa, rekomendasi camat, pelantikan perangkat desa, biaya pengangkatan perangkat desa, larangan dan sanksi, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara atau pemberhentian, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan menjadi bencana nasional sehingga dalam rangka penanganan pandemi dimaksud pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk dilakukan refocusing anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pagu alokasi dana desa terkena dampak pengurangan. Dengan berkurangnya pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2020
4 Hlm. Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2019
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 31, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Pelaksanaan Pemilihan Kepala c.Bagian Kedua d.Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa e.Jenis, Standar, dan Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa f.Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak g.Penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Perolehan Suara Sama h.Contoh Keputusan, Berita Acara, Surat, Cap/Stempel Panitia Pemilihan i.Ketentuan Lain-Lain.
Permendagri No. 112 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018
12 Halaman; Lampiran 36 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa; Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 119Tahun 2019; 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018;
Materi Pokok : Mengubah Ketentuan Pasal 17;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa diubah
Jumlah Halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pemalang dan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan
di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52
Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum tarif angkutan perkotaam da pedesaan di Kabupaten Pemalang, tarif angkutan perkotaan dan pedesaan, kewajiban pengusaha angkutan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2010
PEDOMAN - BAGI HASIL - PAJAK DAERAH - DESA - PEMDES
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2010/86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diatur lebih lanjut pelaksanaan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Besarnya bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah 10 % (sepuluh persen) dari realisasi pajak daerah dikurangi pajak penerangan jalan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan
pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberhentian Perangkat Desa; Pemberhentian Sementara; Mekanisme; Rekomendasi Camat; Pemberhentian Unsur Staf; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 31 Perda Kabupaten Kayong Utara No. 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permen Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015, Perda Kayong Utara No. 1 Tahun 2009, dan Perda Kayong Utara No. 16 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Bupati, Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Musyawarah Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Keanggotaan; Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan; Hak BPD; Pimpinan BPD, Musyawarah BPD; Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah BPD; Tata Kerja Anggota BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
