Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2018
ABSTRAK:
a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 agar efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan TA 2018;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 11 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PPPA No. 2 Tahun 2009; Permen PPPA No. 13 Tahun 2010; Permen PPPA No. 14 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Kabupaten Layak Anak, yang meliputi: Ketentuan Umum; KKLA; Pelaksanaan RAD-KKLA; Kelembagaan; Evaluasi Indikator KLA; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perda No.12 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Desa; Penetapan Kewenangan Desa; Pungutan Desa; Ketentuan Lain-Lain; ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 5 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanjaintah Kabupaten Karangasem.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Analisis Standar Belanja
BAB IV Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMKAB PACITAN
ABSTRAK:
a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada saat terjadi kekosongan jabatan karena pejabat definitifnya berhalangan tetap atau berhalangan sementara, perlu adanya penunjukan Pelaksana Togas atau Pelaksana Harian;
b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penunjukan Pelaksana Togas atau Pelaksana Harian, perlu adanya pedoman penujukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Togas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerin tahan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penunjukan Plt;
3. Kewenangan Plt dan Plh;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 57 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
Untuk menciptakan keseragaman dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu dibentuk pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP), berdasarkan pertimbangan ini perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.7 Drt Tahun 1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU no.25 Tahun 2009, UU no.12 Tahun 2011, UU no.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permen No.79 Tahun 2005, Permen No.96 Tahun 2012, Permen No.18 Tahun 2016, Permendagri No.52 tahun 2011, Permenpanrb No.35 Tahun 2012, Permenpanrb No.15 Tahun 2014, Permenpanrb No.16 Tahun 2014, Permenpanrb No.24 Tahun 24 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kab,Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perbup Kab.Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Manfaat, Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan SOP AP, Tahapan Penyusunan dan Format SOP AP, Pelaksanaan SOP AP, Sosialisasi, Pelatihan dan Pemahaman, Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pelaksanaan SOP AP, Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP AP, Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 57 Tahun 2017
BARANG DAN JASA - PENGADAAN - TAHUN JAMAK - KONTRAK - PERSETUJUAN - PENGAJUAN - TATA CARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
PERPRES No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (3) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meyebutkan Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan PERBUP tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERPRES No.70 Tahun 2012; PERMENKEU No.194/PMK.02/2011; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum (salah satunya tentang Kotrak Tahun Jamak yang mana merupakan perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia dalam pekerjaan pengadaan yang anggaran melebihi 1 tahun anggaran dan pelaksanaan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan serta teknis pekerjaan tidak dapat dipecah - pecah). Setiap Kontrak Tahun Jamak harus memenuhi kriteria :
a. program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, b. waktu pelaksanaan tidak melebihi masa akhir jabatan Bupati, c. perencanaan teknis maupun pembiayaan secara keseluruhan, d. sumber dana pekerjaan secara kontinu melebihi 1 tahun anggaran, e. ketersediaan sumber dana pekerjaan dari APBD yang berasal dari rupiah murni, f. substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan yang menghasilkan output, g. secara teknis, pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, h. waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan pokoknya secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran namun pekerjaan terlambat dimulai sehingga penyelesaian harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak termasuk Kontrak Tahun Jamak. Kontrak dapat berupa perkerjaan fisik (permbangunan jalan, jembatan, bendungan, landasan pacu pesawat udara, apron, terminal, taxi way, dermaga/ pelabuhan, dan gedung) dan pekerjaan non fisik (jasa konsultasi dalam rangka memenuhi persyaratan/sertifikasi kualitas keamanan/keselamatan/kelayakan yang diakui secara international dan jasa konsultasi pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Permohonan Kontrak diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui SEKDA. Bilamana SEKDA menyetujui selanjutnya dibuatkan surat Bupati mengenai usulan Kontrak Tahun Jamak kepada Ketua DPRD untuk mendapat persetujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA JALAN DALAM WILAYAH KAB LANDAK
ABSTRAK:
Pertumbuhan Pembangunan khusunya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan Sarana Umum semakin pesat seiring perkembangan wilayah baru sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain bagi masyarakat di Kab. Landak maka perlu penataan kembali nama-nama jalan untuk mempermudah memperoleh informasi kewilayahan, sehingga perlu dibuat Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, Perda Kab. Landak No. 8 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 13 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Jalan, Nama Jalan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
4 Halaman; Lampiran : 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
