Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2013

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2012

PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Kewarganegaraan dan Imigrasi Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Download :
PM_39_Tahun_2017_new_recognized.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Berau No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

kewenangan-pelimpahan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 39 ayat (3) tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 hlm.

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permenag Nomor 39 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2021

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 79 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT KABUPATEN KUBU RAYA
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya

Download :
PERBUP NO.39 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN - Perizinan, pelayanan Publik

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/NO.39 LL Kab Kubu Raya : 5 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010; Per BKPM No. 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; Pembiayaan; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
5 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 39 Tahun 2016

Pelayanan Ambulan Gratis Kota Tangerang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perwalkot Tangerang No 39 th 2016 ttg Ambulan Gratis.pdf

Abstrak

pelayanan-ambulan-gratis-kota-tangerang

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2016/NO.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Ambulan Gratis Kota Tangerang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kota Tangerang perlu adanya kemudahan akses pelayanan kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut; b. bahwa guna mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan diperlukan dukungan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan secara tepat dan cepat; c. bahwa untuk meringankan biaya transportasi pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan Ambulan Gratis
UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PM Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012; Perwal Nomor 54 Tahun 2015; Perwal Nomor 5 Tahun 2016
1.Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Sasaran; 5. Waktu Pelayanan; 6. Pembiayaan; 7. Call Center; 8. Pelayanan Ambulan; 9. Tugas Tim Pelayanan Ambulan; 10. Prosedur; 11. Monitoring Dan Evaluasi; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pemuda dan Olah Raga Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta PROPERTINDO (Perseroan Terbatas) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu

Download :
PERGUB_NO._39_TAHUN_2022.pdf

Abstrak

bumd - penugasan - olahraga

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72020

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu perlu diubah dengan menetapkan PERGUB.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Nomor 14 Tahun 2019.
PERGUB ini mengatur mengenai Perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019, yaitu ayat (1) Pasal 4 dan ayat (2) Pasal 8.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
4 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 39 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.