Penyelenggaraan - Penilaian Kompetensi - Potensi - Aparatur Sipil Negara - Computer Assisted Competency Test - bkn
2024
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 4, BN 2024 (383); 21 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Penilaian
Potensi Aparatur Sipil Negara dengan Computer Assisted
Competency Test Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan prinsip meritokrasi dalam
pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta
integritas dan moralitas perlu dilakukan penilaian
kompetensi dan penilaian potensi pegawai Aparatur Sipil
Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 58 Tahun 2013; Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam
penyelenggaraan; kepesertaan; pendanaan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi dengan CACT BKN
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Besaran - Persyaratan - Tata Cara - Pengenaan Tarif - Rp0,00 (Nol Rupiah) - 0% (Nol Persen) - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Badan Kepegawaian Negara
2024
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 3, BN 2024 (382); 13 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Besaran, Persyaratan, dan
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)
atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Kepegawaian Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 2018; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 2 Tahun 2024; Perpres Nomor 58 Tahun 2013; Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman bagi BKN dan
wajib bayar yang dalam pertimbangan tertentu dapat
dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0%
(nol persen) atas PNBP pada BKN; jenis dan besaran tarif; persyaratan dan tata cara pengusulan permohonan jenis PNBP
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 2, BN 2024 (94); 324 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan BKN No. 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 1, BN 2024 (93); 47 hlm
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagian
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 2, BN.2024 (219)/10 hlm
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur
organisasi dan perubahan kelas jabatan di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
perlu melakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. bahwa penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah mendapat persetujuan penetapan
kelas jabatan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1224/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
tanggal 9 November 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagian
10 hlm
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian,
Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 1, BN.2024 (42)/25 hlm
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Kepala Dan Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Kepala
dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai, pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja bagi pegawai tugas belajar, pelaksana tugas dan pelaksana harian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian,
Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
24 hlm
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 1, BN.2024 (6)/46 hlm
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
ABSTRAK:
a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi pihak pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
b. bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER14/ 1.02/PPATK/ 11/ 14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Trasanksi Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan , Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
1. Untuk melaksanakan kewenangan pengenaan sanksi administratif bagi pihak pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
2. Dalam Peraturan PPATK ini diatur tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yang belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut meliputi menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi atau substansi, dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK bagi Pihak Pelapor; tidak melakukan registrasi pelaporan pada aplikasi goAML; terlambat menyampaikan laporan; serta terlambat menyampaikan koreksi laporan. Adapun sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK berupa teguran tertulis; denda administratif; dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi yang dilakukan melalui website PPATK. Peraturan PPATK ini juga mengatur mengenai pembentukan komite sanksi administratif untuk melaksanakan pengenaan denda administratif dan/atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan sanksi; tugas komite sanksi administratif, dan susunan keanggotaan komite sanksi administratif. Selain itu Peraturan PPATK ini juga mengatur mengenai tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak atas jenis denda administratif, serta keberatan penetapan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-14/ l.02/PPATK/ 11/ 14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
46 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ANRI No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Pencabutan - Hasil - Analisis Jabatan - Arsip Nasional Republik Indonesia
2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 5, https://jdih.anri.go.id/
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil
Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik
Indonesia, perlu dilakukan pencabutan terhadap Hasil
Analisis Jabatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
2 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
Penyelenggaraan - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Arsip Nasional Republik Indonesia
2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 4, https://jdih.anri.go.id/
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa
dalam
rangka
penataan peraturan
terkait sistem
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis elektronik maka
Mengingat
1.
Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 7
Tahun
2O2O
tentang
Penyelenggaraan
Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Repubiik Indonesia
perlu
untuk dilakukan
pencabutan
karena
sudah tidak sesuai kebijakan dan
perkembangan
organisasi saat ini
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; PEraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
7
Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan
Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional
Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
2 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 3, BN 2024 (278); 14 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan ANRI
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman bagi pencipta
arsip, lembaga Kearsipan, unit Kearsipan, dan lembaga
penyelenggara Pelatihan Kearsipan dalam
penyelenggaraan pelatihan Kearsipan. Pelatihan kearsiapan terdiri atas a. Pelatihan Fungsional Arsiparis; dan
b. Pelatihan Teknis Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini
mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm; hlm 1 sd 13 batang tubuh, hlm 14 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
