Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Sangatta
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya otonomi daerah, maka kesehatan
merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan prioritas
dalam pembangunan daerah, dengan demikian Pemerintah
Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahwa Rumah Sakit adalah salah satu saranan kesehatan
yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki
peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyaraka, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan bermutu dan sesuai dengan yang
ditetapkan serta dapat menjangkau seluruh
lapisan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
UU No 47 tahun 1999 sebagimana telah dibuah dengan UU no 7 thaun 2000; UU no 17 tahun 2003;UU no 1 tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU no 29 tahun 2004; uu no 32 tahun 2004 sebagiamana telah diubah terakirh dengan UU no 12 tahun 2008; UU no 33 tahun 2004; UU no 32 tahun 2009; UU no 36 tahun 2009; UU no 44 tahun 2009; PP Nno 18 tahun 1999 sebagaima dibuah terkahir dengan PP no 18 tahun 1999; PP o 64 th 2000; PP no 74 tahun 2001; PP no 27 tahun 2002; PP no 23 tahun 2005 ; PP No 65 tahun 2005; permendagri no 61 tahun 2007; Permen LH No 30 tahun 2009; Permen LH No 5 tahun 2012; Premen LH no 5 tahun 2012; Kepemenkes no59b/Menkes/SK/Per /II/ 1988; kepmenkes no228/Menkes/SK/III/2002; kepmenkes no 29/Menkes/SK/II/ 2008;
Pola tata kelola merupakan peraturan internal Rumah Sakit,
yang di dalamnya memuat:
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. resposibilitas; dan
d. independensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2012
-
91 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
rumah sakit sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat memiliki peran strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk
dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat; untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dalam penerapan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), perlu pengaturan internal sebagai dasar
operasional tata kelolanya; berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah Daerah, Pola Tata
Kelola BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU NO 29 Tahun 2004; UU NO 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang peraturan organisasi
rumah sakit (Corporate Bylaws) dan peraturan internal staf medis
(Medical Staff Bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata
kelola klinis yang baik (good clinical governance).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
lampiran : 99 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 49 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELINDUNGAN OBAT TRADISIONAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelindungan Obat Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelindungan Obat Tradisional;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
Perda Prov Jawa Timur No 6 Tahun 2020
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Pembinaan dan Pengawasan:
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif:
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 49 Tahun 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2020/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta menjamin
kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan
efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/431/2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasae 2019 di Kabupaten Boyolali yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Penanganan Kesehatan; Monitoring, Evaluasi dan Pealporan; Sosialisasi dan Pertisipasi; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
57 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2020/NO.50, LL Kota Singkawang : 17 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.4 Tahun 1984, UU No.12 Tahun 2001, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.6 Tahun 1988, PP No.49 Tahun 1991, PP No.53 Tahun 2010, PP No.66 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PP No.88 Tahun 2019, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No.82 Tahun 2020, Kepres No.7 Tahun 2020, Kepres No.11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Inspres No.6 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2016, Pergub No.110 Tahun 2020, Perwali No.14 Tahun 2020,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan; Pencegahan dan Penanggulangan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Sosialisasi dan Partisipasi; Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan; Sanksi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Peraturan Walikota ini memiliki 17 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karanganyar No. 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Karanganyar No. 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2020/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masayrakat perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; Permenkes No. 73 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No. 12 Tahun 2010; Perda Kab Karanganyar No. 15 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No. 3 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No. 4 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No. 16 Tahun 2016; Perbup Karanganyar No. 97 Tahun 2016; Perbup Karanganyar No. 53 Tahun 2017; PerbupKaranganyar no. 82 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan pasal 5 diubah;
3. Ketentuan pasal 6 diubah;
4. Ketentuan pasal 9 diubah;
5. Ketentuan huruf a pasal 24 diubah;
6. Ketentuan huruf c Pasal 26 diubah;
7. Ketentuan Pasal 33 dihapus;
8. Ketentuan Pasal 37 diubah;
9. Ketentuan Pasal 38 diubah;
10. Ketentuan Pasal 50 diubah;
11. Ketentuan pasal 51 dihapus;
12. Ketentuan pasal 62 diubah;
13. Ketentuan Pasal 75 diubah;
14. Ketentuan pasal 79 diubah;
15. Ketentuanayat (1) pasal 114 diubah;
16. diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 115 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 diubah.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Dearah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggara pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Perwal Semarang No 138 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; bahwa untuk melaksnakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang Tarif Layanan RS pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek tarif, jenis layanan dan kelas perawatan, prinsip, dasar penetapan, struktur dan besaran tarif layanan rumah sakit, tata cara pemungutan tarif layanan rumah sakit, tata cara pembayaran tarif layanan rumah sakit, tata cara penagihan tarif layanan rumah sakit, pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan rumah sakit, penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa terjadinya stunting di Kabupaten Gunungkidul
dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia perlu upaya percepatan
penurunan stunting secara terintegrasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016.
Materi pokok : Pengorganisasian, strategi penurunan stunting, penanggulangan stunting, penelitian dan pengembangan, peran serta pemerintah desa dan masyarakat, pencatatan dan pelaporan serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Jumlah halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD 2010/49 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
