Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 43, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Izin Sumanang S.H. Dan Pemberian Izin Sutjipto Probosawitro Sebagai Alternate Governor Pada Bank Internasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1962.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH,
REKENING PENERJMAAN DAN REKENING PENGELUARAN UANG PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR
CABANG RANTEPAO
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya Peningkatan Status PT. Bank Sulselbar Cabang Rantepao dan untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya di bidang penerimaan dan
pengeluaran uang pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dipandang perlu untuk menetapkan kembali nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Uang pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintalan (SAP)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuaagan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangal dan Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-165 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Toraja Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
22. Perafitran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur tentang Penetapan Nomor rekening kas umum daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran uang pemerintah kabupaten toraja utara pada Bank SULSELBAR Cabang Rantepao
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Uang Daerah Pada Bank Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraan keuangan mengandung prinsip keterbukaan, bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat; bahwa dalam rangka penyelenggaraan prinsip-piinsip pengelolaan keuangan Daerah perlu dilakukan kemitraan dengan Bank Umum yang berada di Daerah; bahwa pedoman pengelolaan uang Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Daerah Pada Bank Umum belum efektif diterapkan sehingga perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019
3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2020
Penanaman Modal dan InvestasiPerbankan, Lembaga KeuanganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianCOVID-19 / CoronaKoperasi, UMKM
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona
virus disease 2019, perlu melaksanakan stimulus
permodalan bagi usaha mikro dan koperasi;
b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi usaha
mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan pemberian pinjaman lunak;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha
Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro
dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Melalui Penugasan Kepada PT BPR BKK Lasem
(Perseroda) di Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan
PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka penanganan dampak ekonomi
terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui pinjaman lunak
bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang.
Pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan koperasi dengan bunga 0%
(nol persen);
b. membantu meringankan beban usaha mikro dan koperasi dari dampak
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penugasan;
b. jangka waktu;
c. dukungan Pemerintah Daerah;
d. keadaan kahar (force majeure);
e. pelaporan; dan
f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerbankan, Lembaga KeuanganPerekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan :
PP No. 1 Tahun 1954 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah di Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN. 1952/72, TLN No 294, LL BPHN : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penunjukan Daerah Di Indonesia, Dimana Uang Asing
Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah,
Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1952.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah perlu penyesuaian pengaturan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai; bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 45 Tahun 2012
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOI.AH, PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2013/N0.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA GAJI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKOLAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya Peningkatan Status PT. Bank Sulselbar Cabang Rantepao dan untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekolah, pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terrtartg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O05 tentang Pinjaman Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana Perimbangan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangal Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-165 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Toraja Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur Tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Sekolah, Pemerintah Kabupaten Toraja utara Pada BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah Rekening tempat memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; Rekening Bendahara Gaji adaJah Rekening tempat memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk membayar Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraPerbankan, Lembaga KeuanganStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Cirebon No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang lebih maksimal dan berdaya saing, perlu ditetapkannya Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 22 Tahun 2006, PBI No. 8/19/PBI/2006, POJK No. 20/POJK.03/2014, POJK No. 04/POJK.03/2015, POJK N0. 49/POJK.03/2017, Perda No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pemberian Kredit, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
