Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 249
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Natuna yang berdampak pada terampasnya hak-hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak sehingga akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka perlu membentuk PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 stdd Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perkawinan; upaa pencegahan perkawinan pada usia anak; penguatan kelembagaan; upaya pendampingan dan pemberdayaan; pengaduan; kebijakan, strategi dan program; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
16 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum warga negara ; bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah rangkaian
kegiatan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi
dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
dibidang kependudukan ; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu penyesuaian tentang
administrasi kependudukan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban penduduk, registrasi dan pejabat pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pendaftaran dan pencatatan sipil, pembatalan, data dan dokumen kependudukan, penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sanksi administrasi dan biaya pelayanan, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 dicabut.
48 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik secara wajar, baik secara fisik, psikis, maupun sosial mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan perlindungan anak, pemenuhan hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak, forum anak daerah, kabupaten atau kota layak anak, kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAD, kewajiban dan tanggungjawab orang tua, peran serta masyarakat, koordinasi pelaksanaan perlindungan anak, pembiayaan, pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Akta Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi
Jasa Umum Kota Semarang sebagaimana di atur dalam
BAB XIX Pasal 80 tentang Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi, Pemerintah Kota Semarang
bermaksud memberikan pembebasan retribusi biaya
cetak Kartu Keluarga (KK) dan akta kematian
khususnya bagi warga miskin Kota Semarang;
b. bahwa agar pembebasan retribusi tersebut dapat
berjalan lancar dan tepat sasaran, maka perlu
menetapkan peraturan pembebasan retribusi
penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta
Kematian tersebut;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Pembebasan Retribusi Penggatian
Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta kematian
Bagi Warga Miskin Kota Semarang .
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pembebasan retribusi penggantian biaya cetak dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2013.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.1995/No.2 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991
Tentang Pendaftaran Penduduk
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah
Tigkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4/007516 perihal
Tertib Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran
Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali
khususnya mengenai tarip untuk disesuaikan dengan Surat Gubenur
dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu
menerbitkan Peraturan Daerah Perubahan;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 9 / Drt Tahun 1955; Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang - undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 jo Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3
Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tmgkat II Semarang Nomor 2
Tahun 1991.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang
Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 1995.
mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang
Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui petugas, guna pelayanan administrasi kependudukannya yang mudah , cepat dan trasparan bagi masyarakat kabupaten ciamis perlu pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan.
UU No 14 Tahun 1950,UU No 28 tahun 1999,UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013,UU No 25 Tahun 2009,UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022,UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015,PP No 40 Tahun 2019,Peraturan presiden No 95 Tahun 2018,peraturan presiden No 96 Tahun 2018,peraturan menteri dalam negeri No 25 Tahun 2011,peraturan menteri dalam negeri No 68 Tahun 2012,peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 35 Tahun 2012,peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mentri dalam negeri No 120 Tahun 2018,peraturan menteri dalam negeri No 7 Tahun 2019,peraturan menteri dalam negeri No 102 Tahun 2019,peraturan menteri dalam negeri No 108 Tahun 2019,peraturan menteri dalam negeri No 109 Tahun 2019,peraturan menteri dalamnegeri No 57 Tahun 2021,peraturan menteri dalam negeri No 73 Tahun 2022,peraturan menteri dalam negeri No 74 Tahun 2022,pertauran daerah kabupaten ciamis No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupetan ciamis No 15 Tahun 2022,perda kabupaten ciamis No 10 Tahun 2017,peraturan bupati ciamis No 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati ciamis No 29 Tahun 2022,peraturan bupati ciamis No 76 Tahun 2021.
maksud ditetapkannya peraturan bupati adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan admnistrasi kependudukan dikabupaten ciamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
28 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Indramayu Tahun 2005 No 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
