Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban penduduk, registrasi dan pejabat pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pendaftaran dan pencatatan sipil, pembatalan, data dan dokumen kependudukan, penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sanksi administrasi dan biaya pelayanan, ketentuan pidana, penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Brebes

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Brebes

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

24 Maret 2011

Tanggal Berlaku

25 Maret 2011

Sumber

25/3/2011

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Brebes

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 53 kali

FILE-FILE PERATURAN

1677313455_0e9c2971c52b4a4828f3.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 dicabut.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, 25/3/2011

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum warga negara ; bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang kependudukan ; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu penyesuaian tentang administrasi kependudukan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban penduduk, registrasi dan pejabat pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pendaftaran dan pencatatan sipil, pembatalan, data dan dokumen kependudukan, penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sanksi administrasi dan biaya pelayanan, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 dicabut.
48 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521