Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat, baik pelayanan secara clektronik maupun non elektronik, diperlukan adanya pola pelayanan perizinan yang terintegrasi terpadu satu pintu;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, maka perlu adanya Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait Jenis Pelayanan Perizinan, Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 6) dan Ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2010/ No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang sebagai dasar untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang; bahwa Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang masih dalam pembahasan di DPRD; bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan pemanfaatan ruang, perlu pengaturan pemanfaatan ruang dalam bentuk izin pemanfaatan ruang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang lzin Pemanfaatan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Kabupaten Sidoarjo
sebagai salah satu Kabupaten Penyelenggara Mal Pelayanan Publik
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan
Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, serta
dalam rangka tertib administrasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal
Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
mengatur mengenai program mal pelayanan terpadu sidoarjo yang dimaksudkan untuk
mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat,
Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya
dalam satu lokasi atau gedung yang sama. meliputi antara lain: penyelenggaraan, pemberi layanan, SDM, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
jumlah 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka
Pemerintah Kola Magelang bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota
Magelang; bahwa dengan dibentuknya Rumah Sakit Umum Daerah
Budi Rahayu sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan memberikan pelayanan
bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka
Pemerintah Kota Magelang bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota
Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Penerapan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 37 Tahun 2017
Pendidikan - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 54003
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum di sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dan telah menerapkan badan layanan umum daerah, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendikbud No. 32 Th. 2018; Permendagri No. 79 Th. 2018; Pergub No. 165 Th. 2012
PERGUB ini mengatur mengenai jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian; pelaksana; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; serta pembiayaan pelaksanaan kebijakan umum penyelenggara pelayanan SMKN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017
68 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu mengamanatkan, tarif retribusi Perizinan
Tertentu dapat ditmjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa besaran tarif retribusi Perizinan Tertentu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, belum mengalami perubahan besaran sejak
ditetapkan pada tahun 2012;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan
asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi
daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Kupang serta memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonornian di Kabupaten Kupang,
maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi
Perizinan Tertentu:
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Perizinan Tertentu Pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pemberitukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai perubahan tarif retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari:
a. retribusi izin trayek; dan
b. retribusi izin mendirikan bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Pemantauan SPBE Dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Lamp I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah dialihkan ke Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 169C seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Pendelegasian Wewenang; Bab 4. Pelaksanaan Kewenangan; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Pengaduan; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Pelaporan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 halaman; 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - nomor - 6 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - mendirikan - bangunan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (30, Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3,7), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (30 dan Pasal (16) ayat (30 Perda Kab. Pangandaran maka perlu menetapkan Perda No. 6 Tahun 2016 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; Permednagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permen Perdgangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 209/Mpp/Kep/20/1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/63/M.Pan/ 2/2003; KKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.Pan/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagubnaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004; Keputusan Menteri pendayagunaan Apatrayr Negara No. Kep/ 118/M.Pan/8/2004; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimanatelah diybah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran N0o. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Pengangusran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang retribusi Yang Kedaluarsa, Lokasi Bangunan Dan Harga Dasar Bangunan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
