PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten lebong Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka diperlukan standar pelayanan publik pada SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemkab Lebong. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong.
UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 tahun 2007, Inpres No. 1 Tahun 1995, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenpan No. PER/20/M.Pan/04/2006, Permenpan RB No. 7 Tahun 2010, Kepmenpan No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003.
Perbup ini muengatur tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong. Disertakan lampiran mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
Lampiran peraturan ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan lebih lanjut Perbup ini ditetapkan oleh masing- masing pembina teknis penyelenggara pelayanan publik.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 32 Tahun 2014
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD - KABUPATEN BATANG HARI - TA 2013
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
PERBUP ini Mengatur Mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan perjadin yang bersumber dari APBDes bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawatan Desa di Kab. Sanggau, perlu pengaturan Standar Perjalanan DInas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 37 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2007, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 16 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban SPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 Halaman; Lampiran : 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 32 Tahun 2014
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 22 Tahun 2022 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan Dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
penganturan tanda nomor kenderaan dinas perorangan dan kenderaan dina oprasional/kenderaan dinas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan Dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pengaturan Tanda Nomor Kenderaan Dinas Perorangan dan Kenderaan Dinas Oprasional/Kenderaan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.9 Tahun 2010; PP No.6 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengaturan Tanda Nomor Kenderaan Dinas Perorangan dan Kenderaan Dinas Oprasional/Kenderaan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Tanda Nomor Kenderaan Dinas, Tanda Khusus Nomor Kenderaan Dinas, Tanda Nomor Kenderaan Dinas Roda Dua, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
ABSTRAK:
Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan program kesehatan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif; Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (hospital by laws) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007.
Dibentuk HBL sebagai pedoman bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan; sebagai pedoman bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional; memberikan perlindungan hukum; sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik di rumah sakit; memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit;dan sebagai sarana dalam menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2014.
Peraturan yang diubah: PP No.74 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006.
14 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2014
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA BARAT
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peratura Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rincian tugas dan tata kerja pada satuan polisi pamong praja provinsi papua barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2014.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai uraian tugas dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 32 Tahun 2014
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah; Penanaman Modal dan Investasi
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2014
Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Aatas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor L7 Tahun
2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa perubahan dan penyesuain besaran tambatran penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dilaksanakan dalam rangka unhrk peningkatan prestasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin dan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Penrbahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Perattrran Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tatrun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
03 Tahun 2013; Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 77 Tatrun
2010; Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai negri SIPIL Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
