Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka diperlukan suatu pedoman dan
mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintahan di Desa serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 tahun 1949; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016;.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Pembatalan Peraturan di Desa; Penetapan Keputusan Kepala Desa; Teknis Penyusunan; Penyebarluasan Peraturan di Desa; Pembinaan Penyusunan Peraturan di Desa; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa
22 hlm, Lampiran : 23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalahbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 1983; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun .2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 7 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan PBB-P2; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Ketetapan Pajak dan Pemberian Stimulus; Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; Tata Cara Pengurangan Atas Penghapusan Sanksi Administratif; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2; Tata Cara Pemeriksaan Pajak; Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan PBB P2; Sosialisasi dan Edukasi; Pendelegasian Wewenang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Musi Rawas; Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
45 hlm, lampiran 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Qanun Kab. Aceh Jaya No. 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan bupati yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Peraturan Bupati Aceh Barat No. 56 Tahun 2021
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2025
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD;
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, antara lain disebutkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
- ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAN III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas
desa yang sudah ada dengan keberagamannya, perlu
menetapkan batas desa; bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan
memberikan kepastian hukum terhadap batas desa suatu
desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan
kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan
Bonorowo Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil
penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas
Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 dicabut.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa perlu diberikan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Perda No. 15 Tahun 2023, upati atau pejabat dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak terutang dengan memperhatikan kondisi wajib pajak, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Purwakarta No. 15 Tahun 2023; Perbup Purwakarta No. 84 Tahun 2022.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemebrian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi Ketentuan Umum, Stimulus Pengurangan Pembayaran PBB-P2, Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunanan Perdesaan dan Perkotaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air T.anah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 7 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk diguinakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Pajak serta Dasar Pengenaan Pajak; Tata Cara Pemungutan; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusasn Piutang Pajak; Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Saksi Administratif; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pemeriksaan Pajak; Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan; Sosialiasi dan Edukasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2024
PERBUP Kab. Sleman No. 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Sleman
Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Nomor 73 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 yaitu: mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 36; menghapus ayat (1) dan (2) Pasal 109; mengubah ketentuan ayat (4) Pasal 116, ayat (2) Pasal 118; diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 120 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat; mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 122; diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 123 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); mengubah lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mengubah sebagian: Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 14 hlm. Lampiran: 18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
