Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.689 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Nomor 32 Tahun 2014.pdf

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Rumah Sakit sebagau salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan pertibangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Standa Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupate Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU no. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP no. 46 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 16 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standa Pelayanan Minimal, Penerapan, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
56 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014.pdf

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.362

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; <_ b. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penye1enggara Jaminan Sosial, antara lain pada pokoknya menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten; c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bone memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Persyaratan Pemberian Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bone
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; Mengingat 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15.<Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program J aminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481) ; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253) ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAHKABUPATENBONE. MEMUTUSKAN : atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/ MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ; 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ; 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAHKABUPATENBONE. MEMUTUSKAN : atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/ MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ; 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ; 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); Menetapkan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bone. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 6. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga , dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara. 8. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang yang mempekerjakan orang lain. 9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. 11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 12. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pe1ayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. 13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan pegawai negeri dengan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir. (2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah Pasal4 BABIII KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah. Pasal3 Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi : a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hilk peserta dan/ atau anggota keluarganya. 16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat. 17. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan,· yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 18. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatarr/bendahara penge1uaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. BAB II TUJUAN DAN SASARAN PASAL 2 Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi : a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 3 Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah. BABIII KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN PASAL 4 (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir. (2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan : a. kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan PASAL 5 Setiap SKPDjUnit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang perizinan bagi orang atau perusahaan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa: a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan. Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang lain. Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus izin penelitian semata untuk kepentingan akademik dan bukan proyek penelitianj non provit. PASAL 6 Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang danj atau jasa di SKPDjUnit Kerja, wajib melampirkan dokumen berupa: a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap Orang atau perusahaan yang begerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PASAL 7 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap SKPDjUnit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Badan Pelayanan Perizinan terpadu wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya. BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 8 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Bupati. (3) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati BABV SANKSI ADMINISTRASI PASAL 9 (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikannya pelayanan publik tertentu. (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa tidak diterbitkannya izin Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenegakerjaan PASAL 10 (1) Setiap pejabatjPegawai Negeri Sipil penyelenggara pelayanan pada SKPDjUnit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dikenakan sanksi administrasif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan proporsional. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 11 Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan berupa jaminan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)dan Tenaga Honorer lingkup Pemerintah Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 12 Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini BAB VIII KETENTUANPENUTUP PASAL 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2014.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PB.32-2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2014

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI-SPAM) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Download file:

PERBUP NO 32 TH 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERUMAHAN RAKYAT, SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, LINGKUNGAN HIDUP, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, KETAHANAN PANGAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KESENIAN, PENANAMAN MODAL, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Bantaeng No 32 Tahun 2014.pdf

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.168

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERUMAHAN RAKYAT, SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, LINGKUNGAN HIDUP, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, KETAHANAN PANGAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KESENIAN, PENANAMAN MODAL, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bantaeng merupakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur; b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur dan acuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahu 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/ X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Perubahan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/ MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten /Kota; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantaeng ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 3. PENGORGANISASIAN 4. PELAKSANAAN 5. MONITORING DAN EVALUASI 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lebong

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUB322014.compressed.pdf

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LEBONG

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten lebong Tahun 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lebong

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka diperlukan standar pelayanan publik pada SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemkab Lebong. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong.
UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 tahun 2007, Inpres No. 1 Tahun 1995, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenpan No. PER/20/M.Pan/04/2006, Permenpan RB No. 7 Tahun 2010, Kepmenpan No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003.
Perbup ini muengatur tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong. Disertakan lampiran mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lebong.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
Lampiran peraturan ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan lebih lanjut Perbup ini ditetapkan oleh masing- masing pembina teknis penyelenggara pelayanan publik.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm, Lampiran : 1 Lamp.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bekasi
Mencabut ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30

Download file:

PB322014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 201...AL BIDANG SOSIAL.pdf

standar PELAYANAN MINIMAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD No 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 /HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129 /HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomo 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
Peraturan ini mengatur antara lain tentang Ketentuan Umum Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial; maksud, Tujuan dan Fungsi (Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang sosial dalam skala minimal); Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial; pengorganisasian; pelaksanaan; Pembiayaan (Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Sosial, dibebankan pada APBD dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat); pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.);

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penanganan Dan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 31 TAHUN 2-14 ocr.pdf

Pengelolaan Sampah - kabupaten kubu raya

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2014/NO.31, TBD No.31, LL KAB. KUBU RAYA: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Dan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum,Tujuan dan Ruang Lingkup, Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Atnggung Jawab, Kewajiban, dan Larangan, Tempat Penumpukan dan Pengangkutan Sampah, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
12 Halaman Peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014.pdf

standar/pelayanan - perizinan, pelayanan publik

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014/300

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

asas tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2012.
Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Gunung Mas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.