Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Cilegon Bebas Pasung
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal.
UU No 39 Th 1999; UU No 15 Th 1999; UU No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Perpres No 33 Th 2018; Permenkes RI No 54 Th 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat di luar kuota Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program Keluarga Harapan dan Program Mandiri pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Pemerintah Kabupaten Ngada menyelenggarakan Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada; b. bahwa Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) di Kabupaten Ngada sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan yang berlaku sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Program Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pembiayaan, Pengelolaan Dana dan Pengawasan; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2021
asuransi - kesehatan - bantuan sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana - standar/pedoman
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 34007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka sinergi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan nasional dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat kebijakan iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan perlu diganti
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terdiri dari manfaat jaminan kesehatan; kepesertaan; pengadministrasian jaminan kesehatan; sistem informasi; pemantauan dan evaluasi; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Rumbai kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu ditetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab.Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, PMK No. 08/PMK.02/2006, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2018, PerLKPBJ No. 15 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 30 Tahun 2019, Perbup Dharmasraya No. 69 Tahun 2019, Kepbup Dharmasraya No. 188.45/462/KPTS-BUP/2019
Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah sebagai Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, Pokja Penjabat/Panitia Penyedia dan pihak lainnya dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa pada RSUD Sungai Rumbai yang menerapkan PPK-BLUD. Tujuan ditetapkannya Perbup ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 41/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Bangkalan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka
pelaksanaannya berbagai aspek dilakukan secara meliputi aspek menyelu ruh dari penyelenggaraan
pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah antisipasi yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COV/D-2019);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bangkalan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Peratu ran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018;
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020;
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/382/2020.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Daerah;
3. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah terjadinya episenter /klaster baru selama pan demi Covid-19;
4. Ruang Lingkup peraturan bupati;
5. prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan covid-19;
6. Protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di tempat dan faslitias umum;
7. Isolasi mandiri dan isolasi wilayah;
8. Hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
9. Sumber daya penanganan covid-19;
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
11. Peran serta masyarakat;
12. Sumber pendanaan;
13. Sanksi;
14. Ketentuan peralihan;
15. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum perlu menetapkan Rencana Strategis
Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Akademi
Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Rencana Strategis Bisnis Badan
Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan
Pemerintah Kota Tegal ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 45 tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rencana strategis bisnis, pengorganisasian, pelaksanaan, penetapan status, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2012.
53 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2021
PERBUP Kab. Temanggung No. 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung
PERBUP Kab. Temanggung No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019
tarif pelayanan kesehatan pada BUMD UPTD PUSkesmas
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2021/ No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan
lnfeksi Novel Coronavirus (lnfeksi 2019-ncov) sebagai Penyakit
yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya, diperlukan penambahan pelayanan
kesehatan tertentu sehingga tarif pelayanan kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes
/104/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 t;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23
Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
Temanggung yang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23
Tahun 2019 diubah
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemkab Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan SLUD dan, serta agar pengelolaan keuangan 37 UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri sebagai Sadan Layanan Umum Daerah dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Supati terkait SLUD 37 UPTD Puskesmas serta Serita Acara Rapat Nomor 460/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015, perlu diatur tentang pedoman pengelolaan Sadan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Puskesmas Kabupaten Kediri dengan Peraturan Supati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan SLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Perencanaan dan Penganggaran:
3. Pelaksanaan Anggaran:
4. Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban:
5. Tarif Layanan:
6. Standar Pelayanan Minimal:
7. Pejabat Pengelola dan Pegawai:
8. Dewan Pengawas:
9. Remunerasi:
10. Pembinaan dan Pengawasan:
11. Evaluasi dan Penilaian Kinerja:
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 46 Tahun 2014
petunjuk teknis pemanfaatan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di puskesmas dan jaringannya
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2014/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.
Dasar Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2013. Perda Kab Bone Bolango No.9 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas dan Jaringannya. termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Pendanaan, Pengelolaan Dana, Mekanisme Pengajuan Dana, Mekanisme Pengajuan Klaim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
