Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Permendagri No. 62 Tahun 2008, Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2012.
7 halaman, 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; 4.PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; 5.PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH; 6.PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN; 7.PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH; 8.PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH; 9.PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH; 10.PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH; 11.PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH; 12.PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH; 13.PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH; 14.PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 15.PEMBIAYAAN; 16.TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG MILIK DAERAH; 17.KETENTUAN LAIN-LAIN; 18.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
PERPRES No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016
ABSTRAK:
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir secara efisien dan berkelanjutan serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya, maka setiap orang wajib mematuhi, menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU No 5 Tahun 1990; UU No 26 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; PP No 54 Tahun 2002; PP No 74 Tahun 2005
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingkup materi Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016, dijabarkan dalam Dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Pemeriksaan
Bab III Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jangka Waktu Pemeriksaan
Bab IV Standar Pemeriksaan
Bab V Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Bab VI Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Bab VII Peminjaman Dokumen
Bab VIII Penolakan Pemeriksaan
Bab IX Penyegelan
Bab X Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
Bab XI Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan AKhir Hasil Pemeriksaan
Bab XII Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Bab XIII Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan
Bab XIV Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Bab XV Pemeriksaan Ulang
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi, maka Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati; bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, yang menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan Yang Dilimpahkan
Bab III Tata Kerja
Bab IV Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali dicabut.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
