Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Khusus Bagi Anak;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Anak dalam Situasi Darurat; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Anak dari Kelompok Minoritas Terisolasi; Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual; Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotilka, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; Anak menjadi Korban Pornografi; Anak dengan HIV dan AIDS; Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan; Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis; Anak Korban Kejahatan Seksual; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak Korban Perlakuan Salah Penelantaran; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tua; Pelaksanaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah SMKN 3 Mataram
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN 3 Mataram termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagaian dari biaya per unit layanan. Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD SMKN 3 Mataram berdasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat. Objek Tarif Layanan BLUD SMKN 3 Mataram adalah setiap barang dan/atau jasa layanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD SMKN 3 Mataram. Subyek Tarif Layanan BLUD SMKN 3 Mataram adalah orang pribadi, masyarakat atau badan hukum yang mendapatkan barang. Terhadap besaran Tarif Layanan berupa barang persediaan/barang habis pakai/suku cadang dihitung dengan rumusan harga distributor + Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 25% (dua puluh lima persen) keuntungan atau mengikuti Harga
Eceran Tertinggi (HET). dan/atau jasa layanan oleh BLUD SMKN 3 Mataram.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 28 Tahun 2023
RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASI - DINAS - PEMBERDAYAAN - MASYARAKAT - DAN - DESA - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, subbagian Keuangan dan Program, Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi MasyarakatDesa dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Pemerintahan Desa, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN - LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 15 Tahun 2017 dan tidak berlaku.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik Pemerintah Daerah melalui sertifikat elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti penyangkala, dan kerahasiaan dokumen elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang sertifikasi elektronik yang meliputi maksud dan tujuan, sertifikat elektronik, pelaksana pengelolaan dan pemilik sertifikat elektronik, penatalaksanaan sertifikat elektronik, pembinaan serta pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan
Fungsional
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 142 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan
Fungsional
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,
perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang
salah satunya dilakukan melalui analisis jabatan
dan hasil analisis beban kerja;
b. bahwa hasil analisis jabatan dan hasil analisis
beban kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta;
c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis
dan Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun
2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan
Fungsional sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis
Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
105 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 142 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung
sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar
setiap informasi kearsipan terekam dengan baik
dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori
kolektif bangsa; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi,
sehingga perlu menyusun pedoman penerapan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 61 Tahun
2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 28; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4298
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 38 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 34 Tahun 2006;
PP No 17 Tahun 2018;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permen PU No 12/PRT/M/2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 130 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Surabaya No 70 Tahun 2022;
Perwali Surabaya No 94 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 71) diubah, sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 7 diubah;
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat pemerataan pembangunan
untuk khususnya di kelurahan diperlukan adanya kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan
masyarakat;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola perlu
membentuk Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
Dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Program Dan Kegiatan; Pelaksanaan Anggaran; Pelaksanaan Swakelola; Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka
menurunkan
angka
kematian ibu
dan bayi maka
sudah
menjadi
kewajibal
pemerintah
untuk m
eningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan ktrususnya
kegawat
daruratan
pada
ketramilan,
persalinan,
nifas dan bayi baru lahir;
b. bahwa
untuk
meningkatkan
pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas
dan bayi maka diperlukan
pelayanan
kesehatan
yang
optimal
dan berkualitas
yang
diselenggarakan di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan;
c. batrwa
untuk
terwujudnya upaya
nyata
penyelarnatan
ibu dan bayt baru
lahir
sebagaimana dimaksud
pada
truruf a, huruf b
perlu
menetapkan Peratrlran
Bupati tentang
Persalinan
di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan;
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan di Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan trmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4267i;
2. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor 47, Tanbahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor
4286);
3.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kefa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 52341, sebagaimana
telah
diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tertang
Perubahan
kedua
atas
Undang-Undang Nomor
12 Tahun
2O1l
tentang
Pembentukan
peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara
Nomor 143); 5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(trmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol4 Nomor
244,
Tambahan
I-embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22
tentang Cipta Keq'a
(Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor
238,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6841);
6. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 20 14
tentang
Tenaga
Kesehatan (lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5607);
7.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2Ol9 tentang
Kebidanan
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2019 Nomor
56,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia,
Nomor 6325i;
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun
2016 Tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pernerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
8O
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157); 10. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tatrun 2018
tentang Badan
Layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 20 18 Nomor
12
13);
11.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020
tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2020
Nornor 1781);
13.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan
Masa
Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta
Pelayanan
Kesehatan
Seksual
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 853);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB
III
PELAYANAN
KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA
HAMIL, PERSALINAN,
DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN BAB
TV
SUMBER DAYA KESEHATAN BAB
V
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN BAB
VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
