Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.518 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2017

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017.pdf

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan Bupati Bone; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355 ); ·2· 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); .3. 13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN TRANSFER ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I TENT ANG DANA KE MEKANISME DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ; I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD. 3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah {PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan. 6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk menatausahakan keuangan desa. BAB II TRANSFER DANA KE OESA Pasal 2 Transfer dana kc Desa mcliputi : a. Dana Desa; b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan c. Alokasi Dana Dcsa {ADD) Pasa! 3 Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran. Pasal 4 (I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas Desa., -5- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Dcsa. (3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa. (4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri : a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas Pemerintah Desa; ' b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan Besaran Dana Transfer kc Desa; dan c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak. DANA DESA Pasal 5 Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain : J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%. b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%. 2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen sebagai benkut : a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBOesa Tahun Anggaran 2016; c. Surat Permohonan Pencairan dana; d. Rekomendasi pencairan dan Camat; e. Rencana Penggunaan Dana; f. Kwitansi bermaterai 6.000.·; g. Surat Kuasa Pemindahbukuan; h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. 3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut ; a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%; b. Surat Permohonan pencairan dana; e. Rekomcndasi pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bermaterai 6 000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. -6- BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH Pasal 6 "(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ; a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%; b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%; c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%; dan d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%; (2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana; b. Rekomendasi pencairan dari Camat; c. Rencana Periggunaan Dana, d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·; e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai 90%; b. Surat Pennohonan Pencairan Dana; c. Rekomendas1 pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bennaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain : a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun; b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama setiap bulan; e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ pennintaan pennohonan pencairan dana. -7- (2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i berikut: a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat; b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank; c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana; d. Rekomendasi pencairan dari Camat; e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa, setclah menerima dokumen sebagai bcnkut : a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%; b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana; c. Rekomendasi pencairan dari Carnal; d. Kwitansi bermaterai 6.000.-; e. Surat Kuasa Pemindahbukuan; f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan dokumen: - Untuk Tahap I sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa); c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017; d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun 2011; e. SK Benda.hara Desa; f. Rencana Penggunaan Dana; g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-; h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; · i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak; j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa; k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebetumnya. Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Penggunaan Dana; c. Kwitansi bermaterai 6.000,-; -8- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; Pasal 9 Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa me[ampirkan dokumen ; Untuk TahaP I sebagni berikut : a. Surat Permchcnan Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rekomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan; e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa); f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa); g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang tclah dievaluasi oleh Carnal; h. SK Bendahara Desa; 1. Rencana Pcnggunaan Dana; j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-; k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan; I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak; m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa; n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun sebclumnya. · Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut: a. Surat Permohonan ·Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rckomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; e. Rencana Pcnggunaan Dana; f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-; g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebetumnya; Pasal IO (I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer kc Oesa. (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rckening Kas Desa. -ePasal 11 (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap Minggu Pertama bulan berikutnya. BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 54.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Mengubah

PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Download file:

Perbup Sleman No. 13 Tahu... Penguatan Modal.pdf

MODAL – PENGUATAN – PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal

ABSTRAK:

Organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman mengalami perubahan dan perubahan ini mempengaruhi kewenangan pihak yang menangani dana penguatan modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33Tahun 2016.
Materi Pokok: Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 22.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
Jumlah Halaman: 12 HLM; -

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perwa Nomor 13 Tahun 2017.pdf

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2017/No.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Pembibitan Temak Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Petemakan dan Penertibannya (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
BABI KETERTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Otonom 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembibitan Ternak. 10. Tugas adalah ikhti.sar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pembibitan Ternak. (2) UPT Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII SUSUNAN ORGARISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari : a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha, dan c. kelompok jabatan. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAR TUGAS Bagtan Kesatu Tugas clan Rincian Tugas Kepala UPT Pasa14 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang perbibitan ternak. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan penyusunan rencana program; a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit; b. memberikan pelayanan dan pembelajaran perbibitan; c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang perbibitan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik; f. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala UPI' dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha P a s a 1 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPI' dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPI'. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melak.ukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan programUPT h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengoorclinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; J. mengoorclinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengoorclinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoorclinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV KELOMPOK JABATAN Pasal 6 (1) Koordinator Temak Ruminansia dan Non Ruminansia mempunyai tugas : a. pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit; b. pemberian pelayanan dan pembelajaran perbibitan; c. pelaksanaan usaha untuk pengembangan fasilitas; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPr sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit; b. memberikan pelayanan dan pembelajaran perbibitan; c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPI' sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) KoordinatorTernak Unggas mempunyai tugas: a. pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit; b. pemberian pelayanan dan pembelajaran perbibitan; c. pelaksanaan usaha untuk pengembangan fasilitas; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit; b. memberikan pelayanan dan pembelajaran perbibitan; c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Koordinator Pakan Ternak mempunyai tugas: a. pelaksanaan pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian pakan dan bahan baku pakan; b. pemberian pelayanan dan pembelajaran Teknologi pakan temak; c. pelaksanaan usaha untuk pengembangan fasilitas; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , meliputi: a. melaksanakan pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian pakan dan bahan baku pakan; b. emberikan pelayanan dan pembelajaran Teknologi pakan temak; c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. BABVI TATAKERJA Pasal 9 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPr melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam Melaksankan tugas dan fungsi Kepala UPr, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simpliftkasi; g. akuntabilitas; h. transparansi; i. serta efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal 10 (1) Kepala UPr, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPr wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaik.an laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan (2) secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPr. (3) Kepala UPr dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPr mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPr. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Palopo Nomor 13 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah Kata Palopo telah menetapkan Pera tu ran Dae rah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih belurn mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Peraturan Daerah Kota Palo po Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan dalarn huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAWPO dan WALIKOTA PAWPO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT.ANG RETRIBUSI JASAUSAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daera.h Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah; b. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan; c. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal; d. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir; e. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak; f. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; g. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga; h. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah daerah; 2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu (1) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh A Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 16 A (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 16 B (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli basil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Struktur dan besamya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan lkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 Struktur dan besamya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan l (satu) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambahkan l (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh A Retribusi Hasil Penjua1an Produksi Usaha Daerah Pasal 26 A Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan K,-ata Palop-o. - Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tc '< .� ...RIKSA Pf-. :.F i 1_:i.• ,;1,..1,.., 1. Sekrclsris Kola , 2. Asis!cn ........ ./.. ........ j 3. K2:rg ..... f/.t!.r.!!.M. I·'{.., M �- l'.i>il!blG •.•.. f.l:fP...... I Diundan kan di Palop,u pada tari/!,gal 28 Desemb er 2017 Pit. SE ARIS DAERAH KOTA PALOPO, JAM LUDDIN Ditetapkan di Palopo pada tanggal 28 De s ember 20 1 7 . JUDAS AMIR LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVJNSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.13.231.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 TABUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03 TAHON 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAIIA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggaran urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyaraka.t. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan., membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapk.an dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBABAN LEMBA.RAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha A. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak No. Jenis Retribusi Tarif 1. Tanah: a. Retrlbusi Tanah/ pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar : Rp500,00/m2/hari b. Retribusi tanah/ pelataran : 1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya Rp500,00/m2/hari 2) Yang dipergunakan untuk tiang MICRO CELL POLE Rp2.000,00/m2 /hri 3) Yang dipergunakan untuk tempat penjemuran basil perikanan pada ruang terbuka RpS0,00 /m2/hari 4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Tempat Pelelangan ikan Rp500,00I m2/hari 5) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Tempat Pelelangan Ikan Rp250,00/m2/hari 6) Sewa Tambak Rp7.500.000,00/ha/ thn 2. Pemakaian Gedung/Bangunan : a. Tarif Gedung SCC : 1) Pemakaian gedung lantai Bawah ruangan GB dipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung Rpl.000.000,00 b) untuk pemakaian sound system RpS00.000,00 c) untuk pemakaian kursi/unit Rp2.000,00 d) untuk charge dekorasi RpS00.000,00 e) untuk pemakaian air RpS00.000,00 2) Pemakaian gedung lantai Atas ruangan GB dipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung Rpl.000.000,00 b) untuk pemakain sound system RpS00.000,00 c} untuk pemakaian kursi/unit Rp2.000,00 d) untuk charge dekorasi RpS00.000,00 e) untuk pemakaian air RpS00.000,00 3) Pemakaian gedung ruangan A,B,C,D,E dan F dipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung RpS00.000,00 b) untuk pemakaian sound system Rp300.000,00 c) untuk pemakaian lrursi/unit Rp2.000,00 4) Bagi Pengguna Gedung sec Iantai bawah Ruangan GB untuk acara perkawinan yang ingin menggunakan lantai atas Ruangan GA untuk acara akad nikah dikenakan biaya tambahan RpS00.000,00 5) Bagi penggunaan kegiatan pameran dan sejenisnya yang dilaksanakan didalam Gedung dikenakan biaya per stand RpS00.000,00 6) Bagi penggunaan khusus pelataran Gedung SCC dikenakan biaya per stand RplS0.000,00 b. Gedung Olah Raga 1) Bulutangkis 2) Futsal 3) Volly 4) Bela diri 5) Basket 6) Olahraga Lainnya 7) Untuk Kegiatan Olahraga & Non Olahraga (Eksebisi/ Perlombaan/ Pertanclingan) RplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap Rpl5.000,00/jam/lap RpS00.000,00/hari c. Stadion Rp. 800.000/hari d. Lapangan Olah Raga Rp 10.000,00Ijam Rp I 00.000,00 Ijam Rpl0.000,00/jam RplS.000,00/jam a) Lapangan Tennis Terbuka b) La.pangan Sepakbola Stadion c) Lapangan Bola Volly d) La.pangan Basket e. Penggunaanlndoor: RplS.000,00/jam/lap RplS.000,00/jam/lap a} Indoor Bulutangkis b) Indoor Tennis f. Gedung Kesenian Rpl.000.000,00/hr a) Untuk kegiatan Non Komersil b) Unruk Kegiatan Komersial Rpl .500.000,00/hr c) Lods/Kios Gedung Kesenian Rp200.000,00/bln/lods d) Pelataran Gedung Kesenian Rp300,00/m2/hari g. Gudang Rumput Laut 1) Kecil (luas < 200 m2) Rp17.500.000,00/thn 2) Sedang (luas 200-500 m2) Rp20.000.000,00 /thn 3) Besar (luas >500 m2) Rp35.000.000,00/thn h. Sewa Pabrik Es 1) Kapasitas Produksi 4-5 ton 2) Kapasitas Produksi 10 ton Rp6.ooo.ooo,ooIthn Rp35.ooo.ooo,ooIthn i. Kios Penjualan BBM di areal TPI Rp220.000,00/bin j. Gedung Pengolahan Hasil Perikanan Rp 1.250.000,00/bin k. Bengkel Nelayan (workshop) Rp200.000,00/bln 1. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/ minuman dan perlengkapan nelayan lainnya Rp7.500,00/m2 /bln m. Bangunan semi permanen tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan nelayan lainnya Rp6.000,00m2/bln B. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda tidak bergerak : Wadah Reklame Rpl.500,00/M/hari C. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak & Peralatan La.innya No. Jenis Retribusi Tarif 1. Dump Truk 6 Roda Rp250.000,00/hari 2. Bull Dozer a. Jenis 03 Rp250.000,00/jam b. Jenis 06 Rp350.000,00/jam 3. Mesin Gilas 1 �- 2 ton a. Pekerjaan jalan,pengerasan dan pengkerikilan Rpl.500,00/m2 b. Pekerjaan Jalan Aspal Rp3.000,00/m2 4. Backhoe Loader Rp350.000,00/jam. 5. Cutting Drill Rp200.000,00/hari 6. OTader Rp350.000,00/jam 7. Eskavator a. Jenis PC 200 Rp300.000,00/jam b. Jenis PC 100 Rp250.000,00/jam 8. Jack Hammer Rp300.000,00/hari 9. Mobil Tronton a. Okm- lSkm b. Okm-30km c. 0 km-40 km d. 0 km-60 km e. Okm-75km Rp300.000,00/ lx akt Rp800.000,00/ lx akt Rpl.200.000,00/ lx akt Rpl.250.000,00/lx akt Rpl.500.000,00/ lx akt 10 Compression Machine RpS0.000,00/penggunaan 11. Hydrulic Concrete Beam Testing Rp 100.000,00/penggunaan 12. Bean Mold Rp30.000,00 /penggunaan 13. Cylinder Mold Rp30.000,00/penggunaan 14. Digital Balance Rp20.000,00/penggunaan 15. Slump Test RpS0.000,00Ipenggunaan 16. Sand Cone Test Set Rp30.000,00/ penggunaan 17. Conrete Hand Cutter Rp200.000,00/perhari 18. Stamper Kodok Rp 150.000,00/hari 19. AMP Mini Rp300.000,00/hari 20. Baby Roler Rp200.000,00/hari LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL: 28 Desember 2017 TENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha A. Pangkalan pendaratan Bean dan atau tempat Pelelangan : No Jenis Retribusi Tarif 1. Jasa tempat pelelangan Ikan Rp 1.000,00/alat tanekao 2. Jasa Fasilitas Rp 1.000,00/unit/hari a. Sewa Cold Box Volume 100 ltr b. Sewa Gerobak Rp 1.000,00/buah c. Sewa Cool Room : 1) Udang RpS0,00/ Kg/hari 2) Ikan Ro25.00/Ke:/hari d. Cool storage Rp 1.250.000/bulan LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PAWPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Jasa Pela- Jenis Ternak Tarif(RD.} 1. Pemerlksaan Kesehatan a) Sapi Jantan, Kerbau Jantan b) Sapi Betina, Kerbau Betina Rp35.000,00/ekor Hewan ( antemortem dan postmortem) Rp45.000,00/ekor 2. Jasa pen.ggwuum fasllitas Rumah Potong Unggas RpS0.000,00/Pem akaIan NOMOR 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut : No. Jenis Jenis Kendaraan Tarif Baru Pelayanan Ukuran Fasilitas 1. Tambat a. GT. 1 : 1 S.d 3 Rpl.000,00 Kapal b. GT. 1: 4 s.a 6 Rp2.000,00 2. Tiket Masuk a. Kendaraan Roda 2 Rpl.000,00 I kendaraan b. Kendaraan Roda 4 Rp2.000,00 / kendaraan c. Kendaraan roda 6 atau lebih Rp3.000,00 / kendaraan NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besamya tarif Retribusi tempat-tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut : No. Jenis Retribusi TarifBaru 1. 1'arif tempat rekreasi / pariwisata : a. Tarif Masuk 1) Dewasa 2) Anak-anak Rp2.000,00/ orang Rpl.000,00/orang b. Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen} dengan syarat memoerlihatkan bukti sebazai rombonzan. c. Penggunaan sarana dan prasarana : l)Kamar Mandi/ WC Rp 1.000,00/orang 2. Tarif tempat olahraga/taman : a. Kolam Renang 1) Tarif Masuk a) Dewasa b) Anak - anak Rp6.000,00/sekali masuk Rp4.000,00/sekali masuk 2) Rombongan anak sekolah dengan jumlah 25 s/d 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan 3) Rombongan anak sekolah dengan jumlah lebih dari 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHON 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Besamya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut : a. Daftar Harga penjualan Benih Hean Tawar No. Jenis Ukuran Harga (Rp) Keterangan 1. Benih Hean Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Lele 2-3 cm Rp300,00 Per ekor 2. 3-Scm RpS00,00 Per ekor 3. 5-7cm Rpl.000,00 Perekor 4. 5-7 cm Rpl.000,00 Perekor b. Tarif Retribusi Penjualan Hasil tambak/ kebun bibit Rumput Laut (Polikultur) antara Dinas terkait dengan Pihak Pengelolah sebesar 60 % : 40% (60% untuk PAD dan 40% untuk Pihak Pengelola) dari Hasil Penjualan Bersih. e, Besaran Tarlf PenjaaJan Telur Ayam Normal dan ayam lokal (KUB, ARAB, MERAW.ANG) No. Objek Retribusi Spesiflkasi Satuan Tarif (Rp) 1. TelurAyam Normal Per Butir Rpl.000,00 2. DOC (Day Old Chicken) 1 hari PerEkor RpS.000,00 3. AnakAyam 7-14 hari Per Ekor Rp7.500,00 4. AnakAyam 15-21 hari Per Ekor Rpl0.000,00 5. AyamMuda 21-30 hari PerEkor Rpl2.500,00 6. AyamMuda 30-45 hari Per Ekor RplS.000,00 7. AyamMuda 45-60 hari Per Ekor Rp20.000,00 8. AyamMuda 60-90 hari Per Ekor Rp25.000,00 9. Ayam Betina Muda 60-120 hari PerEkor Rp30.000,00 10. Ayam Jantan Muda 60-120 hari Per Ekor Rp35.000,00 11. Ayam Betina > 120 hari Per Ekor Rp40.000,00 12. AyamJantan > 120 hari Per Ekor Rp45.000,00 13. Ayam Betina Afkir > 120 hari Per Ekor Rp30.000,00 14. Ayam Jantan Afkir > 120 hari Per Ekor Rp30.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO. 13 TAHUN 2017.PDF

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. NO. 2017/13, LL KOTA AMBON : 9 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentnan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-imdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), jo pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah- Tahun Anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dehgair keptitusannya Nomor 204 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggarah 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2017.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017

Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 7 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Cara Pelibatan Instansi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Download file:

Peraturan BIG Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Desa Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI KARIMUN ...PEMBERHENTIAN KE.pdf

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK:

Bahwa dengan terbitnya peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Beberapa ketentun dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan, kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun.
Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
6 halaman.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Perka BNN No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

13. PERBUB_NO_13_TH_2017_...AN__APBD_TA_2017.pdf

apbd - penjabaran

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2017/No. 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 910/0243/2017 tentang Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Kelompok Belanja Langsung di Kelurahan Mangunjiwan, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 71 Tahun 2010; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Demak No 10 Tahun 2007; Perda Kab Demak No 12 Tahun 2016; Perbup Demak No 70 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan masing-masing pada Organisasi Perangkat Daerah meliputi Kelurahan Mangunjiwan, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan daftar pergeseran/perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
4 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2017

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketenagakerjaan Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan GUbernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi BAnten

Download file:

Pergub No. 13 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pengukuran kinerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.5 Tahun 2014 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.53 Tahun 2010 ;5.PP No.46 Tahun 2011 ;6.KP No.68 Tahun 1995 ;7.PMDN No.13 Tahun 2006;8.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016;9.PerGub Banten No. 5 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.pengukuran kinerja;4.penginputan unsur pengukuran kinerja;5.hasil pengukuran kinerja;6.pemberian TPP;7.perhitungan TPP;8.pembayaran TPP ;9.sanksi administratif;10.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
24 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal .