Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pancari Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan telah dilakukan pengembangan pelayanan informasi pada Sistem Layanan Pencari Kerja, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka angka 6a dan angka 6b dan diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 yaitu disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 8a, angka 8b dan angka 8c serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 16; Pasal 5 diubah; Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C; BAB VI ditambah satu Bagian yaitu Bagian Keempat; Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A; Pasal 14 diubah; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIA; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIB; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
10 hal.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi
tenaga kerja berserta keluarganya terhadap resiko sosial
ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang
esensial, sehingga perlu menyelenggarakan jaminan sosial
bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman,
ketenagaan berkerja dan berusaha, serta meningkatkan
produktifitas tenaga kerja;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Progam J aminan Sosial
Ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaan progam
jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Wonogiri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonogiri
yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Progam Bpjs Ketenagakerjaan, Tata Cara Pelaksanaan, Sanksi, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembiayaan, Kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional yang merupakan program strategis nasional dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memberikan kepastian terhadap perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 40 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2023; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2018; Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat. Ruang lingkup pelaksanaan optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan, meliputi:
a. Pekerja Penerima Upah; dan
b. Pekerja Bukan Penerima Upah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2023/NO.38, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial Kader terhadap resiko yang timbul, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Jenis Program; Kepesertaan dan Persyaratan Penerima Program; Tata cara Pendaftaran; Besaran dan Pembayaran Iuran Peserta; Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan; Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja; Pembiayaan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
2 Halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tangerang No. 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yalg sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; bahwa dalam rangka meningkatkan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lingkup Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenketaneg No. 4 Tahun 2018; Permenketaneg No. 5 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bab III Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem Bab IV Penganggaran dan Pembayaran Iuran Bab V Kerjasama Bab VI Kewenangan Pemerintah Daerah Bab VII Monitoring Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Ketenagakerjaan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN SERTA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1285/2023 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan serta pengangkatan dan penempatan Tenaga Relawan Bidang kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/ X/2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Santunan Kematian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2023.
32 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perbup No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah karena terdapat beberapa data kinerja yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; Permen PAN No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN No.PER/20/M.PAN/11/2008; Permen PANRB No.53 Tahun 2014; Perda Kabupaten Bulungan No.3 Tahun 2021;
Perbup ini mengubah ketentuan Lampiran Pasal 3 ayat (2) Perbup Bulungan No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Perbup Bulungan No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 32)
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2023
Ketenagakerjaan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Natuna adalah nelayan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja di laut, maka diperlukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitasnya serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan jiwa dan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah uu No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 40 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 4 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 7 Th. 2016 stdterakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 44 Th. 2015 stdd PP No. 82 Th. 2019; PermenKP No 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No. 5 Th. 2021; Prgub Kepri No. 51 Th. 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
22 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 26 Tahun 2023
RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASI - DINAS - KETENAGAKERJAAN - PERINDUSTRIAN - DAN - PERDAGANGAN - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 26 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Barasehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Kemetrologian, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN - LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur penyediaan Tenaga Kerja
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta untuk
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari
kerja termasuk penempatan Tenaga Kerja yang tepat guna,
maka diperlukan data mengenai keadaan Lowongan
Pekerjaan, sehingga Pemerintah Daerah dapat
menyebarluaskan informasi Lowongan Pekerjaan;
bahwa untuk memperoleh data mengenai keadaan lowongan
pekerjaan, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan
pengusaha untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang ada
atau yang akan ada diperusahaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Perlindungan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat, Penempatan Tenaga Kerja Mekanisme Akad, Pengawasan, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
