PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.684 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Mencabut
  1. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1994
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mencabut
  1. PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
  2. PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
  3. PP No. 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
  2. PP No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Mencabut
  1. PP No. 24 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)
  2. PP No. 23 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)
  3. PP No. 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Diubah dengan
  1. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan