Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.760 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

PP Nomor 41 Tahun 2024.pdf

Rencana - Kerja - dan - Anggaran - Otoritas - Jasa - Keuangan - dan - PUngutan - di - Sektor - Jasa - Keuangan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN 2024 (210) : 22 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RKA) Otoritas Jasa Keuangan merupakan rencana keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan Pungutan di sektor jasa keuangan yang merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. RKA Otoritas Jasa Keuangan; b. Pungutan dan penerimaan lainnya; c. Rupiah Murni; d. pelaksanaan anggaran; dan e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024.
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2025.
Lampiran file: 50 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 22, lampiran hlm 23 sd 50)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download file:

PP Nomor 34 Tahun 2023.pdf

Bagian Premi - Pendanaan - Program - Restrukturisasi Perbankan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2023/No.84, TLN No.6880 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai: 1) persiapan penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan; 2) kepesertaan dan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan; 3) pembayaran premi program restrukturisasi perbankan; 4) besaran premi program restrukturisasi perbankan; 5) penghitungan, verifikasi, dan pengelolaan dana premi program restrukturisasi perbankan; 6) peninjauan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan, kelompok bank, dan besaran premi program restrukturisasi perbankan; 7) pelaporan; dan 8) sanksi. Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Lampiran file: 19 hlm. ( batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 17, dan lampiran hlm 18 sd 19).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Struktur dan Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP Nomor 77 Tahun 2020.pdf

Perubahan - Struktur - Kepemilikan - Saham Negara - Penerbitan - Penjualan - saham Baru - PT Bank Bukopin Tbk

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 77, LN.2020/No.303, jdih.setkab.go.id : 4 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Struktur dan Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk

ABSTRAK:

Guna meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk, telah dilakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada PT Bank Bukopin Tbk melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering) dan program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock allocation) pada tahun 2006, program kepemilikan saham oleh karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris (management and employee stock option program) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2009, 2011, 2014, 2018, dan 2020, serta penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; dan PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai penerbitan dan penjualan saham baru dalam kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk melalui: a) penawaran umum perdana saham (initial public offering) pada tahun 2006; b) program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock allocation) pada tahun 2006; c) program kepemilikan saham oleh karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris (management and employee stock option program) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013; d) penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2009, 2011, 2014, 2018, dan 2020; dan e) penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2020. Penerbitan dan penjualan saham baru tersebut mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara yang semula sebesar 21,73% (dua puluh satu koma tujuh tiga persen) menjadi sebesar 3,18% (tiga koma satu delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Bank Bukopin Tbk.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PP Nomor 47 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP Nomor 21 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download file:

PP Nomor 49 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP Nomor 94 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 127 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Download file:

PP Nomor 127 Tahun 2015.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT