Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Sragen No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen
PERBUP Kab. Sragen No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perangkat daerah, urusan pemerintahan, Pengoordinasian Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2017 dicabut.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian timur. Dalam rangka kejelasan operasional Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Berdasarkan petimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh Desa yang ada di Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019; dan
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019.
1. Pengalokasian Dana Desa
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa
3. Penyaluran Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; bahwa perlu pengaturan mengenai tata cara pemilihan Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan
yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk Pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia,Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaku Pengadaan Jasa Konstruksi;
3. Perencanaan Pengadaan;
4. Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia;
5. Persiapan Pemilihan Penyedia;
6. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
7. Persiapan dan Penandatanganan Kontrak;
8. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;
9. Pemberdayaan;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif,
efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar kegiatan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Analisis Standar Belanja (ASB); dan Ketentuan Penutup.
ASB Tahun Anggaran 2021 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi
SKPDdalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021.
Untuk mempermudah penggunaan formulasi ASB dituangkan bersamaan
dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalarn sistem aplikasi yang disebut
SIMDA INTEGRASI.
Dalam hal suatu Aktivitas/kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka
penyusunan aktivitas /kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian
belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Formulasi ASB terlampir dalam Peraturan
Bupati in
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2020
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN BUPATI LAHAT - NOMOR 3 TAHUN 2020 - TENTANG - TATA CARA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - SETIAP - DESA TAHUN - ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2020 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negtara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk pemungutan Pandemi Corona Virus -Disease 2019 (COVID 19 ) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan,dana desa dapat di gunakan untuk kegiatan penangan pandemi Corona Virus -Disease 2019 (COVID 19 ) dan Bantuan Langsung Tunai Desa
UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 TahunSe 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Permenkeu No 205/PMK.07/2019 bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu No 50/PMK/07/ 2020;Peraturan Menteri Desa,Pembanguan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI No 11 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Desa,Pembanguan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI No 7 Tahun 2020;Permenkeu No 35 /PMK.07/2020;Perda No 6 Tahun 2019;Perbup No 31 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 12 Tahun 2020;Perbup No 3 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Sanggau No. 15 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 20 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Pemendagri No 13 Tahun 2006, Pemendagri No 86 Tahun 2017, Pemendagri No 130 Tahun 2018, Pemendagri No 33 Tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No 8 Tahun 2018, Perbup No 76 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kegiatan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Penjelasan sebanyak 10 (sepuluh) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan mesyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum(DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.25 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.17 tahun 2013; UU no.23 Tahun 2014; PP no.8 tahun 2006; PP no.39 tahun 2007;PP no.71 tahun 2010; PP no.27 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2017; PP no.17 tahun 2018; PP no.12 Tahun 2019; Perpres no.16 tahun 2018; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; permendagri no.19 tahun 2016; Permendagri no.130 Tahun 2018; Per LKPBJP no.8 tahun 2018; Per LKPBJP no.9 tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan; Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
13 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
