Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan APBD serta RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menerakan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020; PERDA No. 17 Tahun 2007; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 31 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 201; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagamana telah diubah dengan PERDA No. 9 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 63 Tahuun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sistematika, penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2021; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 43 Tahun 2020
pedoman - penyusunan - peta - proses - bisnis - pemerintah - kabupaten - cianjur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2020/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi biokrasi guna mewujudkan Perda yang tepat Fungs maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Komunikasi dan Informatika No. 41 / PER / MEN. KOMINFO / 11 / 2017; Permen Komunikasi dan Informastika No. 01 /PER /M. KOMINFO / 01 / 2010; permen Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 2016; Permen Pendayagunaan Apaatur Negara dan Reformai Biokrasi No. 5 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 19 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 /KEP/M.PAN/2003; Pera Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2013; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Cianjur No. 10 Tahun 2019; Perbup Cianjur No. 21 Tahun 2018; Perbup Cianjur No. 25 Tahun 2018; Perbup Cianjur No. 26 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Penutup, Dan Proses Bisnis Umum Dan Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrik,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a.bahwa berkenaaan dengan perkembangan perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019.
Mengubah :
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal 2 ;
2. Ketentuan huruf a dan huruf b pasal 3 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat ditetapkan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Prov. Kalsel Nomor 7 Tahun 2016; Perda Kab. Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kab. Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kab. Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perda Kab. Banjar Nomor 19 Tahun 2019; Perbup Banjar Nomor 38 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021, yang memuat Ketentuan Umum; Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika: BAB I : Pendahuluan,
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun Lalu,
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,
BAB V : Penutup; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun dalam perkembangannya Peraturan Bupati Pesisir Barat dimaksud perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan dan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional untuk kemudian ditetapkan kembali
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005- 2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016- 2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pesisir barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 43 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020 menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun
berjalan sehingga perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020.
Mengubah Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 No 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu menjabarkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang mempunyai sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 397
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021
ABSTRAK:
a . bahwa untuk mclaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Konawe
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Konawe Tahun 2 0 2 1 ;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan untuk satu
tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berserta
pen dan aannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Konawe.
I . Undang-Undang Nomor 29 Tahun l 959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lcmbaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21
Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2021.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomr 25 Tahun 2004
3. UU Nomor 17 Tahun 2007
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
18. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
Isi dari peraturan ini antara lain mengenai isi dan sistematika penyajian perubahan RKPD. RKPD juga menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
