Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memelihara,
melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk
dalam kategori arsip terjaga; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan
arsip terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis dan Kategori Arsip Terjaga, Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2024, dan guna pedoman pelaksanaan
pengawasan internal dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes,
terkoordinasi, efektif dan efesien, perlu menyusun
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sumbawa No. 58 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Pencabutan Pasal 7, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati No 28 Tahun 2012 tentang Petunjung Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup: Tata Cara Pemungutan; Penghapusan Piutang Pajak; Pemeriksaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 28 Tahun 2012 tentang Petunjung Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
59 hlm, Lampiran 23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Permenkau No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024, perlu menetapkan Pertauran Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 202
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999,UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Perpres No. 59 Tahun 2017, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2023, Permenkeu No. 145 Tahun 2023, Pemenkeu No. 146 Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 82 Tahun 2022, Qanun Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2022, Qanun Kab. Aceh Barat No. 7 Tahun 2023, Peraturan Bupati Aceh Barat No. 36 Tahun 2018, Peraturan Bupati Aceh Barat No. 9 Tahun 2022, Peraturan Bupati Aceh Barat No. 66 Tahun 2018, Peraturan Bupati Aceh Barat No. 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur 35 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum clan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 400.5/6257/SJ, Nomor 20 Tahun 2024, Nomor 3576.1 /PM.04 /Kl/ 11/2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan clan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan menambah belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp202.458.800,00 (dua ratus dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang dialokasikan dari Belanja Tak Terduga untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan; bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.14.4/220 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.800.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah); bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.14.4/220 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Dinas Tenaga Kerja untuk Kegiatan Padat Karya sebesar Rp28.800.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah); bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.14.4/220 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 6; Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 337 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran
kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta
menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh,
terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan
informasi diperlukan jadwal retensi arsip untuk
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta
berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor BBA.02.07/42/2024
tanggal 2 April 2024 Hal persetujuan Jadwal Retensi Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen,
Bupati menetapkan jadwal retensi arsip setelah
mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun
2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum dan organisasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuab, Pedoman JRA dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2020 dicabut.
249 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2024
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Musı Banyuasın Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mıneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam
Kabupaten Musı Banyuasın
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk menindaklanjuti pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Diatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak; Pendaftaran dan Pendattan Pajak; Pembayaran dan Penyetoran; Pembukuan; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembetulan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak;Pemberiksaan Pajak; Penagihan Pajak; Keberatan Pajak; Banding; Penghapusan Piutang Pajak; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
