Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum; bahwa perkara hukum yang menimpa aparatur Pemeritah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberikan jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu pengaturan standar harga jasa kuasa hukum dan tata cara memperoleh jasa hukum dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: jasa kuasa hukum; standar harga jasa kuasa hukum; tata cara permohonan jasa kuasa hukum; dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 72) masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2009 ;
Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan personil non-PNS dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas kedinasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws); untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik atau yang mewakili, pengelolaan rumah sakit dan staf medis maka perlu disusun peraturan internal rumah sakit (Hospital ByLaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi.
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permenkeu No. 10/PMK.02/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 92/PMK.05/2011; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 4 Tahun 2013; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 72/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menkes No. 228/MENKES/SK/III/2002; Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004; Perda No. 6 Tahun 2016; Keputusan Bupati No. 051/KPTS/RSUD-TL/2014.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; peraturan internal korporasi; dan peraturan internal staf medik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
56 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM DATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistika, maka penyediaan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan Lombok Tengah Menuju Satu Data, maka diperlukan adanya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Forum Data di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Manfaat dan Karakteristik Forum Data, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Pengelolaan Kegiatan Forum Data, Pembinaan dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018.No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada
Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
3. Kajian dan Penilaian
4. Jenis Usaha atau Bidang Usaha
5. Hak dan Kewajiban
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 15 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (Bosda) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2018.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Sorong No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Sorong No. 1 Tahun 2018; dan Perbup Sorong No. 29 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah (Bosda) Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
-
-
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Demak No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
Diubah dengan
PERBUP Kab. Demak No. 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun2 018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
perubahan peraturan bupati demak nomor 51 tahun 2016
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2018/No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kesamaan uraian tugas pada beberapa Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sehingga perlu disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
UU nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Demak Nomor 5 Tahun 2016, Perbup Demak Nomor 51 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2018
Pencatatan kehadiran pegawai negeri sipil secara elektronik/pemerintah kabupaten rembang;
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Bd. 2017/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dan ketentuan jam kerja PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kehadiran serta akurasi pencatatan kehadiran PNS dibuktikan dengan alat finger print, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Rembang No 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang No 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang No 46 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang No 50 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pelaksanaan; Pengelolaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2018
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan petunjuk pelaksanan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan perlu ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 47 Tahun 2012; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2107.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Prosedur Pelaksanaan TJSLP, Tugas Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kewajiban Pemerintah Kabupaten, Kewajiabn Perusahaan, Pemberian Penilaian dan Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
