Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Yang Ditugaskan Di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
ABSTRAK:
hwa sesuai Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja; bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil sehingga pegawai yang ditugaskan di wilayah tersebut perlu diberikan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pejabat/ Pegawai yang Ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pejabat/ Pegawai yang Ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2012.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Pembayaran dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung Kecepatan Kerja Aparatur Pemerntah Daerah dalam menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga terciptanya pelayanan yang optimal maka perl menarnbah jam kerja diluar waktu dinas dengan kerja lembur;
b. bahwa dalam melaksanakan Kerja Lembur diperlukan disediakan dana untuk makan, minum dan uang lelah selama pekerjaan kerja kembur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Prosedur dan Tata Cara Permintaan, Pembayaran dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PER DIRJEN PBN No. PER13/ PB/ 2007.
Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu ) jam penuh. Pegawai dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika diperlukan untuk kepentingan Dinas. Kepada Pegawai yang melalukan Kerja Lembur tiaptiap kali semalam paling sedikit I (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur. Pembayaran uang lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung darİ jurnlah uang lembur dan uang makan lembur dengan ketetentuan perundangundangan perpajakan berkenaan PPh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
9 lamp. 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan kab. SItubondo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo di bidang Pemotongan Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 7 Tahun 1996; 4. UU Nomor 8 Tahun 1999; 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 6. UU Nomor 33 Tahun 2004; 7. UU Nomor 18 Tahun 2009; 8. UU Nomor 25 Tahun 2009; 9. UU Nomor 28 Tahun 2009; 10. UU Nomor 12 Tahun 2011; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 22 Tahun 1983; 13. PP Nomor 15 Tahun 1997; 14. PP Nomor 100 Tahun 2000; 15. PP Nomor 9 Tahun 2003; 16. PP Nomor 79 Tahun 2005; 17. PP Nomor 38 Tahun 2007; 18. PP Nomor 41 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 22. Permentan Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010; 23. Kepmentan Nomor 413/Kpts/TN.310/7 /1992; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 26. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011; 27. Perbup Situbondo Nomor 59 Tahun 2010.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 183 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pihak Terkait; Dokumen yang Digunakan; Jenis Pengelolaan Kas Non Anggaran; Pencairan Langsung; Mekanisme Pencairan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
9 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Pemerintah Desa Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Pati yang purna tugas, dipandang perlu diberikan penghargaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Penghargaan yang penerima Penghargaan adalah Aparat Pemerintah Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memasuki Batas Usia Purna Tugas mulai tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan baik secara tradisional maupun modern, keberadaannya perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memperkuat, saling memerlukan serta saling menguntungkan; bahwa dengan berlakunya Permendag No 53/M-DAg/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka keberadaan dan perkembangan toko modern perlu ditata agar tetap tercipta persaingan yang sehat dan saling menguntungkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/ 3/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penataan toko modern, perizinan, pembinaan dan pengawasan, kemitraan usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak yang belum ctimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan
pemanfaatannya kepada pihak ketiga sepanjang
menguntungkan Daerah; bahwa lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor
49 Tahun 2009 yang mengatur tentang sewa belum
secara rinci mengatur tata cara perpanjangan sewa
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ctimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Namer l Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tabun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalarn Negeri 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 8) pada Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII huruf c, angka 2, huruf b) serta perubahan Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII huruf c, angka 2, pada huruf e).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012, maka perlu
mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012
yang meliputi
Sumber Dan Besaran,
Tata Cara Pencairan, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban dan
Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2012.
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
